Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) memprediksi bakal terjadi lonjakan pemudik yang signifikan pada arus mudik Lebaran Tahun 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyerukan Kemenhub benar-benar mempersiapkan sarana prasarana transportasi secara maksimal utamanya dari segi kelaikan angkutan umum darat, laut dan udara menjelang arus mudik Lebaran tahun 2024.

"Saya kira itu yang paling penting kelaikan transportasi, apalagi kita bicara angkutan umum. Ini harus betul betul diproteksi dengan baik, karena kita tidak ingin akibat dari tidak laiknya angkutan-angkutan itu menyebabkan kecelakaan korban masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw sebelum Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Tak kalah pentingnya, Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut mengingatkan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) untuk wajib secara aktif memberikan laporan-laporan cuaca secara berkala. Hal ini penting, mengingat keterkaitan antara kondisi cuaca dengan keamanan transportasi apalagi menyangkut soal angkutan laut.

Baca juga: Ada Puluhan Titik Rawan Kecelakaan di Sumsel Saat Arus Mudik 2024

Pada kesempatan itu, Roberth juga mengimbau pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat di tengah situasi ekonomi seperti saat ini yang cukup terpuruk.

“Maka, kita tidak henti-hentinya menyampaikan kepada kementerian menangani bersama mitra-mitranya untuk bisa memberikan pelayanan, bukan cuma yang terbaik, tetapi juga yang murah untuk bisa masyarakat itu tidak terlalu terbebani,” ujarnya seperti dimuat laman dpr.go.id, Kamis.

Roberth mengingatkan segenap stakeholder penyelenggara jasa transportasi utamanya moda transportasi pesawat terbang dan kereta api yang menjadi primadona rakyat untuk tetap berpatokan pada tarif batas atas dan batas bawah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemenhub. Ia juga meminta pemerintah untuk tidak menetapkan tarif batas atas terlalu tinggi.

“Kita lihat tarif batas atas itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Maka itu harus ada satu kebijakan juga untuk bisa dapat pemerintah lakukan, tidak hanya menetapkan tarif batas atas itu terlalu tinggi," ujarnya

"Dan mungkin juga diberikan suatu kebijakan khusus bahwa kalau beli dari jauh-jauh hari ada diskon khusus, nah itu bisa menekan. Dan saya kira ini banyak operator penerbangan sudah memberikan itu. Pemerintah harus juga sosialisasi kepada masyarakat,” tandas Roberth.