Puan Maharani dalam Rapimnas Kadin 2019 di Bali, Jumat (29/11/2019).
KOMPAS.com – Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan membantu pemerintah dalam penguatan regulasi untuk mendorong laju perekonomian.
Maka dari itu, Puan memastikan DPR akan segera membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.
“DPR akan memastikan seluruh kepentingan stakeholder dapat terakomodir, baik itu pemerintah, pengusaha, pekerja, dan terutama rakyat,” kata Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya.
Hal tersebut disampaikan Puan saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2019 di Bali, Jumat (29/11/2019).
Pada acara yang bertemakan "Menuju Ekonomi Maju, Berdaya Saing dan Berkeadilan" tersebut, Puan berperan sebagai pembicara utama.
Baca juga: Perlambatan Ekonomi Dunia Berimbas ke Pertumbuhan Ekonomi RI
Menurut Puan, perlu ada upaya dan kebijakan dalam memperluas dan memperdalam pasar untuk komoditas nasional.
“Diperlukan adanya kebijakan afirmatif untuk melindungi produk dalam negeri agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya.
Langkah yang akan diambil Puan adalah penguatan regulasi sebagai langkah meningkatkan potensi ekonomi Indonesia, dan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif.
Baca juga: Rupiah Tertekan Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi Global
Menurutnya, iklim usaha yang kondusif dibutuhkan untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akibat kondisi ekonomi dunia yang melambat.
“Substansinya menata sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, insentif bagi dunia usaha yang menghasilkan komoditas ekspor, insentif bagi dunia usaha yang inovatif, dan penataan aturan berinvestasi,” kata Puan.
Puan juga menyarankan agar proyek-proyek yang menggunakan APBN, APBD, dan BUMN, meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk menghemat devisa.
Dengan demikian, akan terjadi sinergi antara pusat dan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
