Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Jumat, 29 November 2019
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju PerekonomianDOK. Humas DPR RIPuan Maharani dalam Rapimnas Kadin 2019 di Bali, Jumat (29/11/2019).

KOMPAS.com – Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan membantu pemerintah dalam penguatan regulasi untuk mendorong laju perekonomian.

Maka dari itu, Puan memastikan DPR akan segera membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

“DPR akan memastikan seluruh kepentingan stakeholder dapat terakomodir, baik itu pemerintah, pengusaha, pekerja, dan terutama rakyat,” kata Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut disampaikan Puan saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2019 di Bali, Jumat (29/11/2019).

Pada acara yang bertemakan "Menuju Ekonomi Maju, Berdaya Saing dan Berkeadilan" tersebut, Puan berperan sebagai pembicara utama.

Baca juga: Perlambatan Ekonomi Dunia Berimbas ke Pertumbuhan Ekonomi RI

Menurut Puan, perlu ada upaya dan kebijakan dalam memperluas dan memperdalam pasar untuk komoditas nasional.

“Diperlukan adanya kebijakan afirmatif untuk melindungi produk dalam negeri agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Langkah yang akan diambil Puan adalah penguatan regulasi sebagai langkah meningkatkan potensi ekonomi Indonesia, dan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif.

Baca juga: Rupiah Tertekan Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi Global

Menurutnya, iklim usaha yang kondusif dibutuhkan untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akibat kondisi ekonomi dunia yang melambat.

“Substansinya menata sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, insentif bagi dunia usaha yang menghasilkan komoditas ekspor, insentif bagi dunia usaha yang inovatif, dan penataan aturan berinvestasi,” kata Puan.

Puan juga menyarankan agar proyek-proyek yang menggunakan APBN, APBD, dan BUMN, meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk menghemat devisa.

Dengan demikian, akan terjadi sinergi antara pusat dan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

 

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR