Anggota DPR Ini Minta Kualitas Guru di Seluruh Indonesia Merata

Kurniasih Budi
Kompas.com - Selasa, 2 Juli 2019
Seorang Guru Garis Depan Sahril Anci bersama para muridnya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Sahril merupakan GGD angkatan pertama yang ditugaskan ke Papua Barat.Dok. Sahril Anci Seorang Guru Garis Depan Sahril Anci bersama para muridnya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Sahril merupakan GGD angkatan pertama yang ditugaskan ke Papua Barat.


KOMPAS.com - Anggota Komisi Pendidikan DPR RI, Noor Achmad, menyatakan pemerintah mesti memprioritaskan pemerataan kualitas guru di seluruh daerah.

Menurut dia, pemerataan mutu guru merupakan langkah awal yang tepat untuk meningkatkan kualitas sekolah di seluruh Indonesia.

Apalagi, selama tiga tahun terakhir, kebijakan pemerintah soal zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) masih menjadi polemik.

Baca juga: Banyak Keluhan soal PPDB Sistem Zonasi, Ini Pembelaan Mendikbud

Selama ini, pemerintah pusat berkomitmen meningkatkan distribusi guru yang merata.

Komitmen tersebut, ia melanjutkan, perlu diimbangi dengan pola aktivitas distribusi kualitas guru di daerah.

Oleh karena itu, DPR RI akan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mengkaji lebih detail pola distribusi guru yang dijalankan selama ini.

“Nanti kami akan bicarakan secara serius, yakni terkait sarana dan prasarana. Artinya pemerintah pusat memiliki perhatian untuk meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana pendidikan," ujar Noor Achmad dalam pernyataan tertulis, Selasa (2/7/2019).

Mendikbud Muhadjir Effendy melepas secara simbolis Guru Garis Depan (GGD) di kantor Kemendikbud, Selasa (12/9/2017) Mendikbud Muhadjir Effendy melepas secara simbolis Guru Garis Depan (GGD) di kantor Kemendikbud, Selasa (12/9/2017)

Ia menjelaskan, distribusi kualitas guru merupakan salah satu syarat agar sistem zonasi PPDB yang diterapkan dapat berjalan sukses.

Politisi Partai Golkar itu pun menyoroti adanya sekolah-sekolah yang kekurangan calon siswa. Sementara itu, ada sekolah yang membludak jumlah pendaftarnya.

“Hal ini terjadi karena sistem zonasi tidak diimbangi dengan distribusi kualitas sekolah yang baik,” ujar dia.

PenulisKurniasih Budi
EditorKurniasih Budi
Terkini Lainnya
GSMS 2022 Anugerahi Media Sosial DPR RI Jadi Media Sosial Lembaga Paling Aktif
GSMS 2022 Anugerahi Media Sosial DPR RI Jadi Media Sosial Lembaga Paling Aktif
DPR
Wakil Ketua DPR Lodewijk Resmikan Pengangkatan Panglima TNI Yudo Margono
Wakil Ketua DPR Lodewijk Resmikan Pengangkatan Panglima TNI Yudo Margono
DPR
Terjadi Kekerasan PRT di Pemalang, Anggota Komisi IV: Benar-benar Kejam dan Biadab
Terjadi Kekerasan PRT di Pemalang, Anggota Komisi IV: Benar-benar Kejam dan Biadab
DPR
Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru, Puan Maharani: Semoga Amanah
Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru, Puan Maharani: Semoga Amanah
DPR
MKD DPR RI Awards 2022, Penghargaan untuk Penegak Etika DPR
MKD DPR RI Awards 2022, Penghargaan untuk Penegak Etika DPR
DPR
Terjadi Longsor di Kalsel, Komisi VII Minta Kementerian ESDM Evaluasi Perusahaan Tambang
Terjadi Longsor di Kalsel, Komisi VII Minta Kementerian ESDM Evaluasi Perusahaan Tambang
DPR
Anggota Komisi VI Serap Aspirasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Anggota Komisi VI Serap Aspirasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
DPR
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan
DPR
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha
DPR
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah
DPR
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat
DPR
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai
DPR
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air
DPR
Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia
Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia
DPR
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada
DPR