Soal Penolakan 4 RS Terhadap Ibu Hamil di Papua, Anggota Komisi IX: Negara Gagal Jalankan Mandat Konstitusi

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan keprihatinan sekaligus kemarahan mendalam atas kasus seorang ibu hamil di Papua yang ditolak oleh empat rumah sakit hingga akhirnya meninggal bersama bayinya.

Menurutnya, tragedi ini bukan kecelakaan administratif, melainkan pelanggaran terang-terangan terhadap Undang-undang (UU) Kesehatan. Padahal dalam UU, kesehatan adalah hak asasi yang tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun.

Edy menegaskan bahwa UUD 1945 telah menggariskan kewajiban negara secara eksplisit, pada Pasal 28H ayat (1) menyatakan,  Setiap Warga Negara Berhak Hidup Sejahtera dan Memperoleh Pelayanan Kesehatan.

Lalu Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa Rakyat Harus Memperoleh Kemudahan dalam Mengakses Pelayanan Tersebut dan ayat (3) memastikan Setiap Orang Berhak atas Jaminan Sosial, termasuk dalam pembiayaan kesehatan melalui skema JKN.

“Ketika seorang ibu hamil, dalam kondisi gawat darurat, ditolak oleh rumah sakit hanya karena ruang kelas 3 penuh atau karena tidak mampu membayar uang muka, maka di situ negara telah gagal menjalankan mandat konstitusi,” ujarnya di Jakarta, seperti dimuat dpr.go.id, Kamis (27/11/2025).

Baca juga: Ini 4 Alasan RS di Papua Tolak Ibu Hamil Irene Sokoy

Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menempatkan tanggung jawab negara secara langsung atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak.

Dengan dasar ini, menurut Edy, tidak boleh ada satu rumah sakit pun yang menjadi tempat transaksi ketika nyawa berada di ujung tanduk.

“Fasilitas kesehatan adalah amanat negara untuk melindungi nyawa,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Edy menyoroti bahwa UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur dengan sangat jelas mengenai penanganan pasien gawat darurat.

Pasal 174 mewajibkan seluruh rumah sakit milik pemerintah maupun swasta untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan mencegah kedisabilitasan. Di situ pula ditegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien, dilarang meminta uang muka, dan dilarang menjadikan urusan administratif sebagai alasan menunda pelayanan.

“Ibu Irene datang dalam kondisi hendak melahirkan. Itu adalah definisi paling dasar dari kegawatdaruratan. Keempat rumah sakit yang menolak telah mengabaikan kewajiban hukum dan kewajiban moralnya,” kata Edy.

Baca juga: RS yang Tolak Ibu Hamil di Papua Terancam Izinnya Dicabut

Pelanggaran tersebut, lanjutnya, memiliki konsekuensi hukum yang sangat tegas. Pasal 438 Undang-Undang yang sama mengatur ancaman pidana hingga 10 tahun penjara atau denda mencapai Rp 2 miliar apabila penolakan pasien gawat darurat berujung pada kematian.

Dengan demikian proses hukum harus berjalan tidak hanya untuk tenaga medis atau petugas di lapangan, tetapi juga terhadap pimpinan fasilitas kesehatan yang bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan dan tata kelola pelayanan.

“Saya meminta Polri turun tangan menangani kasus ini. Kematian seorang ibu dan bayinya bukan sekadar insiden, tetapi akibat dari pelanggaran hukum yang nyata,” tegasnya.

Terkait alasan ruang kelas 3 yang penuh, Edy menegaskan bahwa peraturan telah menyediakan solusi sejak lama. Permenkes 28/2014 mengatur bahwa ketika ruang kelas 3 tidak tersedia, pasien harus dirawat di kelas 1 atau 2 tanpa pungutan biaya tambahan. Pasien tersebut dititipkan ke kelas 1 atau 2 hingga ruang kelas 3 kembali tersedia.

“Dengan regulasi sejelas itu, permintaan uang muka Rp 4 juta untuk ruang VIP adalah bentuk pengabaian aturan. Rumah sakit tidak bisa menjadikan tarif sebagai palang pintu yang akhirnya merampas kesempatan hidup pasien,” ujarnya.

Baca juga: Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Komisi IX: Bukti Ketimpangan Layanan Kesehatan

Edy menekankan bahwa kasus ini membuka borok serius dalam penyelenggaraan JKN dan pengelolaan IGD di sejumlah daerah, khususnya di wilayah 3T seperti Papua.

Legislator Dapil Jawa Tengah III itu menilai pemerintah bersama BPJS Kesehatan tidak boleh hanya hadir di atas kertas.

Petugas BPJS SATU yang ditempatkan di rumah sakit harus bekerja proaktif mengawasi situasi IGD, memastikan tidak ada peserta JKN yang ditolak, dan mengintervensi sejak awal jika terjadi hambatan pelayanan.

Selain itu, pemerintah pusat maupun daerah wajib memastikan adanya Desk Pengaduan yang aktif di lobi rumah sakit untuk membantu pasien mengakses rujukan cepat, termasuk menyediakan ambulans yang aman dan layak.

“Tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menunda pembenahan. Nyawa rakyat bukan angka statistik. Seorang ibu dan bayinya telah menjadi korban kegagalan sistem yang seharusnya melindungi mereka,” ujar Edy.

Baca juga: Ibu Hamil di Papua Meninggal Usai Ditolak 4 RS, Anggota DPR: Ada Sanksinya Enggak?

Edy mendesak agar investigasi terhadap empat rumah sakit dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan diumumkan kepada publik.

“Tragedi di Papua ini harus menjadi titik balik. Negara tidak boleh diam ketika hukum dilanggar dan rakyat menjadi korban. Penegakan hukum harus tegas, pengawasan harus diperkuat, dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi napas seluruh institusi kesehatan kita,” ujarnya.