Komisi V DPR Dorong Percepatan Pembangunan Akses Jalan Menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang
KOMPAS.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menegaskan perlunya percepatan pembangunan akses jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang.
Tujuannya agar layanan kereta cepat dapat optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas nilai tambah bagi kawasan industri dan masyarakat.
"Akses menuju stasiun harus segera dibuka. Kami ingin memastikan keberadaan Stasiun Kereta Cepat Karawang benar-benar bermanfaat,” ujar Roberth, dilansir dari laman dpr.go.id, Jumat (28/11/2025).
Untuk itu, kata dia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang perlu mempercepat serta memperluas pembangunan akses.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw saat bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Stasiun Kereta Cepat Karawang, Kamis (27/11/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau perkembangan aksesibilitas dan kesiapan infrastruktur pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat.
Baca juga: Lahan Pertanian di Jombang Menyusut, Ketua Komisi V DPRD Bakal Panggil Dinas
Ia turut mengapresiasi pembangunan jembatan di Kali Cibeet oleh kawasan industri sebagai dukungan terhadap kelancaran konektivitas.
Komisi V DPR juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat proses pembebasan lahan untuk akses tol langsung dari kilometer (KM) 42.
Target penyelesaian lahan pada 2026 dinilai penting agar konstruksi dapat dimulai pada 2027 dan kereta cepat dapat beroperasi secara efisien tanpa membebani negara.
Roberth turut menyoroti hambatan akses di Stasiun Padalarang dan Tegalluar yang hingga kini masih macet dan berliku.
Ia meminta agar jalur kereta cepat tetap diselesaikan sesuai rencana hingga masuk Kota Bandung dan memastikan layanan kereta reguler di Karawang tetap berjalan demi memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat kecil.
“Kalau akses mudah, jumlah penumpang pasti naik dan kawasan baru bisa tumbuh. Pemerintah juga sedang membangun tiga juta rumah, itu perlu didukung akses transportasi yang baik,” tegasnya.
Baca juga: Komisi V DPR Blusukan di IKN, Lontarkan Pujian Mantap, Mantap
Pentingnya kemudahan akses kereta cepat
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, menilai persoalan utama kereta cepat bukan pada waktu tempuh, melainkan kemudahan menuju dan keluar dari stasiun.
“Dari Halim ke Karawang hanya 15 menit, tapi dari stasiun ini ke rumah saya bisa 2 jam. Ini kan masalah akses,” ujarnya.
Saan menilai analisis bisnis kereta cepat harus mempertimbangkan ekosistem pengembangan kawasan seperti Transit Oriented Development (TOD).
Menurutnya, akses buruk membuat potensi ekonomi Karawang belum tergarap maksimal, termasuk Grand Outlet yang diproyeksikan sebagai pusat belanja bertaraf internasional.
“Kalau akses baik, orang Jakarta dan Bekasi bisa datang dengan cepat dan membawa dampak ekonomi besar,” pungkas Saan.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi perencanaan nasional, mengingat sejumlah megaproyek di Karawang, seperti rencana bandara dan pelabuhan Cilamaya gagal terwujud akibat perubahan kebijakan.
Saan dan Roberth sepakat bahwa pemerintah harus mempercepat pembangunan akses tol, jalan utama, serta integrasi transportasi untuk Stasiun Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.
Perbaikan akses dinilai menjadi kunci agar kereta cepat dapat mencapai target penumpang dan memberikan manfaat ekonomi yang maksimal.
Meski demikian, Saan turut menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan pihak Kereta Api Cepat yang terus berupaya memperbaiki konektivitas.
Ia berharap seluruh pihak mendorong percepatan pembangunan akses agar manfaat kereta cepat bisa segera dirasakan oleh masyarakat.
