Lewat Penyesuaian Durasi, Timwas Haji DPR Optimistis Layanan Haji Indonesia Bisa Naik ke Grade B
KOMPAS.com – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Adies Kadir menilai bahwa kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia berpotensi mengalami peningkatan jika dilakukan penataan dan penyesuaian secara tepat.
Menurutnya, layanan haji Indonesia memiliki peluang untuk naik ke kategori grade B, dari posisi saat ini yang disebut masih berada di grade D.
“Haji Indonesia sebenarnya bisa naik ke grade B. Namun, untuk saat ini kita masih ada dalam kategori grade D,” kata Adies dalam keterangan persnya, Senin (9/6/2025).
Wakil Ketua DPR RI itu menyoroti aspek yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji, seperti struktur pembiayaan yang belum efisien dan teknis yang masih lemah.
Baca juga: Afgan Selesai Tunaikan Ibadah Haji, Berangkat Sendiri dan Modal Nekat
Adies menyebut, durasi ibadah haji yang selama ini ditetapkan selama 40 hari menjadi salah satu penyebab penyelenggaraan haji Indonesia belum berjalan optimal.
Menurutnya, durasi tersebut perlu dikaji ulang agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual dan situasi di lapangan.
“Durasi haji bisa dihitung ulang. Apakah cukup 29 atau 31 hari saja? Pengurangan hari itu bisa memangkas biaya cukup signifikan,” ujar Adies.
Lebih lanjut, ia menilai pengkajian ulang durasi ibadah haji penting dilakukan agar biaya menjadi lebih efisien dan kualitas layanan dapat ditingkatkan.
Baca juga: Visa Tidak Terbit, Berapa Biaya Haji Furoda dan Apa Fasilitasnya?
Selain durasi ibadah haji, politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya pengaturan jadwal keberangkatan, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, serta penyesuaian lama tinggal di tiap lokasi ibadah, seperti Mekkah, Mina, dan Muzdalifah.
Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, menurut Adies, anggaran haji bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Dialog dan sinergi DPR-Presiden
Terkait wacana pembentukan Panitia Khusus ( Pansus) Haji Jilid II, Adies menyatakan lebih memilih pendekatan melalui dialog antara DPR dan pemerintah, khususnya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kalau bisa dibicarakan baik-baik, kenapa harus sampai ke Pansus? Saya yakin Presiden Prabowo juga ingin rakyatnya bisa melaksanakan ibadah haji dengan nyaman, aman, dan bahagia, serta kembali ke Tanah Air dengan haji yang mabrur,” ucapnya.
Menurut Adies, selama ada komitmen bersama antara pemerintah dan DPR, penataan sistem haji Indonesia bisa dilakukan tanpa harus menimbulkan konflik politik.
Ia menegaskan, penyelenggaraan ibadah haji merupakan urusan keagamaan yang semestinya dapat diselesaikan melalui dialog.
Baca juga: Biaya Turun Tak Korbankan Kualitas, DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Makin Profesional
