Jelang Puncak Ibadah Haji, Timwas Haji DPR Minta Kemenag Percepat Distribusi Kartu Nusuk bagi Jemaah

Kompas.com - 03/06/2025, 16:41 WIB
Tsabita S. Naja,
Dwi NH

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Agama ( Kemenag) mempercepat distribusi Kartu Nusuk bagi jemaah haji Indonesia.

Permintaan tersebut disampaikan Timwas DPR RI mengingat puncak pelaksanaan ibadah haji tinggal menghitung hari.

“Distribusi Kartu Nusuk tidak boleh terlambat karena sangat menentukan akses jemaah terhadap layanan dan transportasi selama puncak haji,” ujar Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dikutip dari laman dpr.go.id, Selasa (3/6/2025).

Ia meminta agar distribusi Kartu Nusuk diselesaikan paling lambat pada Selasa (3/6/2025) pukul 20.00 Waktu Standar Arab Saudi (WSAS).

Baca juga: Menag Akan Jalani Rekomendasi DPR untuk Puncak Haji: Soal Pasangan Terpisah hingga Kartu Nusuk

Pernyataan tersebut Cucun sampaikan dalam rapat kerja Timwas Haji DPR bersama Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Moch Irfan Yusuf, di Mekkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025).

Cucun menjelaskan, Kartu Nusuk merupakan syarat vital bagi jemaah untuk mengikuti rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Oleh karena itu, sebut dia, Timwas Haji DPR mendorong percepatan distribusi kartu tersebut.

Selain itu, Cucun juga meminta Kemenag dan pihak terkait memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan distribusi berjalan tanpa hambatan.

Ia turut mengingatkan pentingnya kesiapan maksimal untuk mendukung mobilisasi jemaah selama fase Armuzna.

Baca juga: Timwas DPR Temukan Tenda Jemaah Haji di Armuzna Overkapasitas

Permasalahan haji 2025

Selain perihal distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR juga menemukan sejumlah masalah lain di lapangan yang perlu segera ditangani.

Salah satu temuan yang disorot adalah kondisi tenda di Arafah dan Mina yang mengalami kelebihan kapasitas.

Temuan tersebut didapat saat Timwas Haji DPR melakukan kunjungan lapangan, Minggu (1/6/2025). Dalam satu kasus, tenda berkapasitas 200 orang diisi hingga 300 jemaah.

Hingga awal Juni 2025, Kemenag mencatat sebanyak 125 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Mayoritas dari mereka merupakan jemaah lanjut usia (lansia).

Baca juga: Alami Komplikasi, Calon Jemaah Haji Meninggal Setelah Dirawat di RS Haji Surabaya

Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat, termasuk badal haji dan asuransi, tetap diberikan sesuai ketentuan.

Untuk mengantisipasi potensi masalah saat puncak haji, Timwas DPR RI meminta Kemenag meningkatkan pengawasan dan memberikan respons cepat terhadap persoalan teknis maupun kesehatan jemaah di lapangan.

Memasuki masa tenang 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Kota Mekkah per 2 Juni 2025.

Saat ini, sebanyak 203.149 jemaah dari 525 kloter tengah memasuki masa tenang menjelang puncak ibadah haji yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

“Fokus jemaah saat ini adalah menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat, dan mempersiapkan diri menghadapi perjalanan spiritual dan fisik yang menantang,” tutur Kamaruddin.

Untuk mendukung persiapan fisik jemaah, layanan transportasi bus shalawat dihentikan sementara mulai 2 Juni.

Layanan bus tersebut akan kembali beroperasi pada 10 Juni pukul 00.00 WSAS.

Baca juga: Jemaah Haji Diimbau Sesuaikan Keberangkatan dan Kepulangan Bus Shalawat dari Masjidil Haram

Terkini Lainnya
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR
Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

DPR
WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

DPR
Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

DPR
Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

DPR
HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

DPR
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

DPR
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

DPR
Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

DPR
Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

DPR
BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke