Soal Tenda Jemaah Haji Kelebihan Kapasitas, Cak Imin Soroti Kelemahan Negosiasi Kemenag dengan Arab Saudi

Kompas.com - 22/06/2024, 12:46 WIB
Nethania Simanjuntak,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua Timwas Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat mendatangi para jemaah haji Indonesia di Mekkah, Kamis (19/6/2024).Dok. Humas DPR RI Ketua Timwas Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat mendatangi para jemaah haji Indonesia di Mekkah, Kamis (19/6/2024).

KOMPAS.com – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti kondisi tenda jemaah haji Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas di Mina, Arab Saudi.

Pria yang disapa Cak Imin itu menilai, situasi tersebut mencerminkan kelemahan dari Kementerian Agama ( Kemenag) dalam negosiasi dengan pihak Arab Saudi.

"Betul (ada kelemahan), mestinya posisi Indonesia punya kekuatan bargaining yang bagus karena jumlah jemaah kita besar, perlu mempunyai hubungan diplomatik yang baik," ujar Cak Imin di Mekkah, Arab Saudi, Kamis (19/6/2024).

Menurutnya, pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung beberapa waktu lalu hanya bersifat seremonial.

Baca juga: Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

"Oleh karena itu, ketika Menteri Haji (Arab Saudi) dan Menteri Agama (Menag) bertemu, mestinya tidak hanya foto-foto," ujar Cak Imin melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/6/2024).

Lebih lanjut, Cak Imin juga menyoroti perlunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang turut serta dalam upaya negosiasi.

Ia berharap, Kemenlu dapat mendukung Kemenag agar posisi negosiasi Indonesia menjadi lebih kuat, termasuk dalam hal mendapatkan maktab yang lebih baik dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK)  memadai.

"Karena itu dibutuhkan kemampuan diplomasi dan bargaining position antara Menag dengan Menteri Haji di sini," ucapnya.

Baca juga: Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air

Selain itu, Cak Imin juga menekankan pentingnya memastikan perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah dan Mina bertanggung jawab atas fasilitas MCK yang sering menjadi keluhan utama tiap tahun.

"Oleh karena itu, saya berharap Kemenlu juga mem-back up sehingga kita punya negosiasi yang memadai, termasuk bargaining lokasi serta fasilitas MCK yang sangat dikeluhkan, salah satunya fasilitas toilet MCK yang tidak memadai," ujarnya. 

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke