KOMPAS.com – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti kondisi tenda jemaah haji Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas di Mina, Arab Saudi.
Pria yang disapa Cak Imin itu menilai, situasi tersebut mencerminkan kelemahan dari Kementerian Agama ( Kemenag) dalam negosiasi dengan pihak Arab Saudi.
"Betul (ada kelemahan), mestinya posisi Indonesia punya kekuatan bargaining yang bagus karena jumlah jemaah kita besar, perlu mempunyai hubungan diplomatik yang baik," ujar Cak Imin di Mekkah, Arab Saudi, Kamis (19/6/2024).
Menurutnya, pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung beberapa waktu lalu hanya bersifat seremonial.
Baca juga: Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua
"Oleh karena itu, ketika Menteri Haji (Arab Saudi) dan Menteri Agama (Menag) bertemu, mestinya tidak hanya foto-foto," ujar Cak Imin melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/6/2024).
Lebih lanjut, Cak Imin juga menyoroti perlunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang turut serta dalam upaya negosiasi.
Ia berharap, Kemenlu dapat mendukung Kemenag agar posisi negosiasi Indonesia menjadi lebih kuat, termasuk dalam hal mendapatkan maktab yang lebih baik dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) memadai.
"Karena itu dibutuhkan kemampuan diplomasi dan bargaining position antara Menag dengan Menteri Haji di sini," ucapnya.
Baca juga: Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air
Selain itu, Cak Imin juga menekankan pentingnya memastikan perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah dan Mina bertanggung jawab atas fasilitas MCK yang sering menjadi keluhan utama tiap tahun.
"Oleh karena itu, saya berharap Kemenlu juga mem-back up sehingga kita punya negosiasi yang memadai, termasuk bargaining lokasi serta fasilitas MCK yang sangat dikeluhkan, salah satunya fasilitas toilet MCK yang tidak memadai," ujarnya.