Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kompas.com - 18/06/2024, 18:55 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

MINA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Abdul Muhaimin Iskandar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi, Senin tengah malam waktu Arab Saudi, (17/6/2024).

Dalam sidaknya itu, Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI ini mengungkapkan berbagai keprihatinannya terhadap kondisi tenda dan fasilitas yang dianggap tidak memadai bagi jemaah.

"Kami menemukan fakta bahwa jumlah jemaah dengan kapasitas tenda tidak sesuai. Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," ujar pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini di salah satu tenda jemaah haji asal Bogor, Jawa Barat.

Selain masalah kapasitas tenda, Gus Muhaimin juga menyoroti ketidakadilan dalam pembagian luas tenda. Ia mendapati ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa sehingga menimbulkan ketidakadilan.

"Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," tambahnya dalam siaran persnya, Senin.

Baca juga: Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin juga menyoroti rasio kamar mandi yang tidak imbang sehingga menyebabkan jemaah harus mengantri hingga dua jam, bahkan ada yang pingsan.

"Rasio kamar mandi harus dihitung ulang. Kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudhu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudhu biasa saja," kata Gus Muhaimin.

"Ini semua soal biaya, baik biaya yang dikeluarkan oleh jemaah maupun oleh negara. Harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jemaah nyaman, padahal hanya dua hari," kata Gus Muhaimin.

Dalam sidak ini, Gus Muhaimin juga menemukan bahwa fasilitas ramah lansia dan difabel masih belum memadai. 

Ia menyatakan, untuk kamar mandi difabel memang sudah ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel.

"Ramah lansia jangan hanya kampanye, tapi harus betul-betul diterapkan. Rasio kamar mandi harus dihitung berdasarkan jumlah lansia dan difabel yang harus difasilitasi, dan yang paling penting, keran-keran wudhu tersendiri harus disediakan," tegasnya.

Gus Muhaimin menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan jemaah haji yang matang sejak awal. Tidak boleh ada keterdesakan atau dadakan.

"Ledakan jumlah jemaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar. Masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," ujarnya.

Baca juga: Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Gus Muhaimin juga menekankan pentingnya pemerintah mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah.

Oleh karena itu, kata dia, setiap rapat dengan Kementerian Agama, DPR selalu meminta agar pemerintah tidak didikte oleh perusahaan.

"Pemerintah harus mendikte, sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat," ujarnya.

Sebagai kesimpulan, Gus Muhaimin menyerukan adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi.

"Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," tegasnya.

Ia berharap pemerintah baru benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.

Dalam sidak ini, Gus Muhaimin berharap agar temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji Indonesia di masa mendatang.

Terkini Lainnya
Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

DPR
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke