Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Kompas.com - 17/06/2024, 15:52 WIB
Anissa Dea Widiarini,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Endang Maria Astuti mendesak pemerintah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2024. Dok. DPR RI Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Endang Maria Astuti mendesak pemerintah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2024.

KOMPAS.com – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Endang Maria Astuti, mengatakan bahwa diperlukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2024.

Hal itu, kata Endang, dianggap mendesak mengingat minimnya perubahan dalam pelayanan jemaah haji Indonesia selama satu dekade terakhir.

“Saya kira sudah sangat mendesak untuk dibuat Pansus karena selama 10 tahun saya di Komisi VIII DPR RI, perubahan itu nyaris tidak ada. Dari sisi pemondokan, hanya sedikit perbaikan di hotel-hotel. Kemudian, katering hampir tidak ada. Katering ini dari tahun ke tahun selalu menimbulkan masalah,” ujar Endang dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (17/6/2024).

Baca juga: Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Endang menjelaskan bahwa permasalahan tidak hanya terjadi pada pemondokan dan katering, tetapi juga di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Di Armuzna pun seperti itu. Jadi, harus ada Pansus,” imbuhnya.

Menurut Endang, pembentukan Pansus tersebut penting untuk memastikan bahwa pelayanan kepada jemaah haji dapat ditingkatkan secara signifikan di masa mendatang.

“Ke depan, harus segera dibentuk Pansus agar pelayanan jemaah haji jauh lebih baik,” tegasnya.

Baca juga: Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Endang berharap, rencana pembentukan Pansus itu dapat memberikan evaluasi menyeluruh dan solusi konkret terhadap berbagai masalah yang kerap dihadapi oleh jemaah haji Indonesia setiap tahun.

Timwas Haji DPR RI pun berharap agar langkah tersebut dapat membawa perubahan yang berarti dalam penyelenggaraan haji sehingga jemaah mendapatkan pelayanan yang layak dan memadai.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke