Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kompas.com - 15/06/2024, 13:19 WIB
Sheila Respati

Penulis

Anggota Timwas Haji DPR RI, Diah Pitaloka, sebut Pansus Haji dapat beri masukan mendalam mengenai aspek penting penyelenggaraan haji. DOK. Humas DPR RI Anggota Timwas Haji DPR RI, Diah Pitaloka, sebut Pansus Haji dapat beri masukan mendalam mengenai aspek penting penyelenggaraan haji.

KOMPAS.com – Hasil pengamatan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan banyak kebijakan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Oleh karena itu, Timwas Haji DPR RI berencana membentuk panitia khusus ( Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Diah Pitaloka, menyatakan bahwa Pansus Haji akan dibentuk untuk menangani berbagai aspek penting dalam manajemen ibadah haji. Hal tersebut mencakup kuota haji, anggaran, dan petugas haji.

"Evaluasi bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya normatif, tetapi juga praktis. Misalnya, manajemen kuota haji, petugas haji, dan keuangan haji. Sistem-sistem ini kami (temukan) hampir tiap tahun, waktu sangat terbatas,” ujarnya di Mekkah, menurut keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/6/2024).

Diah mengatakan, Pansus Haji dapat mengatasi masalah dengan pendekatan lintas sektor. Ini sejalan dengan masalah kebijakan haji yang melibatkan banyak kementerian serta instansi.

Baca juga: Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

"Untuk perubahan kebijakan, kami butuh masukan dari berbagai variabel dan ruang untuk penyelenggaraan haji. Bisa jadi masukan untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam hal diplomasi. Kemudian, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengenai apa yang membuat makanan haji Indonesia kalah kompetisi dengan makanan impor. Masukan-masukan ini yang perlu kami telaah," jelasnya.

Lebih lanjut, Diah menyatakan bahwa evaluasi oleh Pansus Haji akan mencakup efisiensi anggaran. Ia berharap dengan adanya Pansus Haji, perbaikan yang dilakukan dapat lebih mendalam dan komprehensif.

"Dengan adanya Pansus Haji, bisa jadi masukan untuk undang-undang (UU) perubahan haji serta evaluasi sampai ke titik-titik efisiensi anggaran. Kami bisa melihat lebih dalam," tambahnya.

Pansus Haji diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, kualitas pelayanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia di masa mendatang dapat terus ditingkatkan.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke