Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Kompas.com - 14/06/2024, 10:46 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang melakukan pengecekan fasilitas tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Mekkah, Arab Saudi, Kamis (13/6/2024).DOK. DPR RI Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang melakukan pengecekan fasilitas tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Mekkah, Arab Saudi, Kamis (13/6/2024).

KOMPAS.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengecek kesiapan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjelang puncak haji 9 Dzulhijah.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan fasilitas jemaah dalam kondisi baik dan siap digunakan selama rangkaian ibadah haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memberikan sejumlah catatan penting terkait kesiapan fasilitas di tiga lokasi tersebut.

"Ada beberapa hal dari hasil rapat kemarin, termasuk yang saya coba fokuskan. Umpamanya, tenda kesehatan mestinya berdekatan dengan tenda pemerintah," ujar Marwan di tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Mekkah, Arab Saudi, Kamis (13/6/2024).

Lokasi pertama yang dicek oleh Timwas DPR adalah tenda jemaah haji RI di Arafah. Tenda ini memiliki kapasitas rata-rata 130 jemaah dan dilengkapi dengan fasilitas, seperti toilet, alas tidur, air conditioner (AC), dan dispenser air.

Baca juga: Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

 

Namun, Timwas Haji DPR RI menyoroti ukuran alas tidur yang hanya 50×175 centimeter (cm), terbuat dari busa, dan dianggap tidak memadai.

Setelah dari Arafah, Timwas Haji DPRI melakukan pengecekan ke Muzdalifah. Di tempat ini, jemaah haji akan melakukan mabit (menginap) yang hukumnya wajib.

Selain mabit, jemaah juga mengambil tujuh butir batu kerikil untuk melempar jumrah di Mina.

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan kebijakan murur yang diprioritaskan untuk jemaah lansia atau yang berisiko tinggi. Murur adalah mabit yang dilakukan dengan cara melintas di Muzdalifah tanpa turun dari bus dan langsung menuju tenda di Mina.

Di Muzdalifah, Timwas Haji DPR mengecek fasilitas toilet dan menemukan bahwa tidak ada tenda yang disediakan untuk jemaah, hanya karpet sebagai alas untuk melaksanakan shalat.

Pengecekan terakhir dilakukan di Mina, di mana jemaah haji akan melakukan mabit dan melempar jumrah. Tenda jemaah haji RI di Mina berjarak sekitar 3,8 kilometer dari lokasi melempar jumrah di maktab terjauh.

Baca juga: Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan bahwa Timwas telah melaksanakan pengecekan terhadap sejumlah fasilitas jemaah haji di Makkah dan berharap Kemenag dapat meminimalisir kekurangan saat pelaksanaan puncak haji.

"Potret di Makkah sudah bagus, apa yang kurang diharapkan dieliminir nanti di Armuzna. Kami dari DPR menyerahkan ke Kemenag untuk bagaimana prosesi di Arafah, Muzdalifah dan Mina itu berjalan dengan baik," kata Lodewijk.

Timwas juga berharap Kemenag memiliki mitigasi yang baik untuk mengatasi potensi persoalan di Armuzna selama pelaksanaan puncak haji. "Karena apabila ini tidak berjalan dengan baik tentunya akan berdampak kepada kami-kami. Sejauh mana rencana darurat yang dimiliki oleh Kemenag?" ujarnya.

Timwas Haji DPR RI terdiri dari Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Ace Hasan Syadzily, Abdul Wahid, serta anggota Komisi VIII DPR RI Syaifullah Tamliha, M Fauzan Nurhuda Yusro, Sri Wulan, dan Iskan Qolba Lubis.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke