Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

KOMPAS.com – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan kekhawatirannya terhadap keterlambatan distribusi kartu nusuk bagi jemaah haji, Rabu (12/6/2024).

Ia mengatakan, akan ada problematika besar yang muncul akibat belum diterimanya kartu nusuk oleh jemaah.

"Banyak disampaikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang belum mendapatkan nusuk. Nah, ini problematika besar ketika nanti seseorang harus pakai ID, smart card, atau nusuk ini yang harus mereka miliki sebagai identitas untuk kelancaran penyelenggaraan haji," ucap Cucun dalam keterangan persnya, Jumat (14/6/2024).

Ia pun mempertanyakan pernyataan Kemenag yang menjanjikan akan melaksanakan distribusi kartu nusuk pada hari berikutnya.

Baca juga: Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

"Kalau besok belum ada, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang kami evaluasi," ujarnya.

Cucun mengatakan, evaluasi distribusi kartu nusuk ini tidak bermaksud untuk mencari kesalahan pihak-pihak tertentu. Akan tetapi, untuk menyempurnakan sistem penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami perbaikan titik letaknya. Misalkan, leading sector-nya di Kemenag ini harus ditingkatkan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui imigrasinya yang harus dilakukan, kemudian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini harus dilakukan, badan usaha milik negara (BUMN) mau melakukan apa," kata dia.

Menurutnya, peran berbagai kementerian dan lembaga sangatlah penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar.

Baca juga: Jelang Puncak Ibadah Haji, DPR Minta Jemaah Jaga Kesehatan dan Fisik

"Ini penting untuk penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan lancar dan umat merasa trust kepada pemerintah, merasa dilayani, dan menunggu lama pun merasa puas," jelas Cucun.

Sebagai informasi, kartu nusuk merupakan bagian dari upaya digitalisasi dan peningkatan pelayanan haji yang berfungsi sebagai identitas jemaah dengan mencakup berbagai informasi penting.

Kartu nusuk ini diharapkan dapat mempermudah akses layanan dan administrasi selama penyelenggaraan haji.

Adapun evaluasi yang dilaksanakan oleh Timwas Haji DPR RI diharapkan dapat meningkatkan sistem penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh.

Dengan begitu, pada masa yang akan datang, kasus kendala keterlambatan distribusi kartu nusuk dapat dihindari.

Baca juga: 13.000 Jemaah Haji Belum Miliki Smart Card, Menag: Skema Manual Jadi Back Up

Perbaikan pada pelayanan penting dilakukan demi memastikan seluruh jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar serta puas pada pelayanan yang diberikan.