Pantau Pelaksanaan Haji, Wakil Ketua DPR Soroti Transportasi dan Layanan Ramah Lansia
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus usai rapat koordinasi dengan Menteri Agama RI dan jajarannya di Mekkah, Arab Saudi, Rabu (12/06/2024).
KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan haji tahun 2024 adalah transportasi.
Adanya kebijakan baru mengenai murur (melintas) di Muzdalifah yang diberlakukan setelah kejadian pada 2023 membuat jemaah mengalami kesulitan.
"Titik drop di Mina, siapa yang mengantar para lansia ke maktab masing-masing? Bagaimana kendaraan harus keluar untuk tugas lain? Semua ini perlu diatur dengan baik," ungkapnya.
Dia mengatakan itu usai rapat koordinasi dengan Menteri Agama RI dan jajarannya di Mekkah, Arab Saudi, Rabu (12/06/2024).
Lodewijk juga menyoroti pentingnya layanan ramah lansia dalam pelaksanaan haji.
"Kami mengecek kendaraan yang digunakan. Ada 20 kendaraan yang menggunakan hidrolik untuk memudahkan lansia naik,” ujarnya dalam siaran pers.
Menurutnya, hal itu merupakan langkah baik, tetapi masih banyak yang perlu diperhatikan, termasuk kebutuhan jemaah difabel.
Selain aspek operasional, Lodewijk juga menekankan potensi ekonomi dari pelaksanaan haji.
Dia berharap, banyaknya jemaah Indonesia memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.
"Pendapatan bukan pajak diharapkan bisa meningkat. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus memenuhi standar tertentu agar bisa berpartisipasi, termasuk dalam penyediaan bahan pangan seperti sayuran dan beras," katanya.
Lodewijk juga menyarankan adanya perhitungan matang jika ingin membuka pemondokan untuk jemaah umrah di masa depan.
"Pesawat dari Indonesia selalu penuh. Ini menandakan ekonomi kita sudah bangkit. Jika ada yang menginap, harus ada perhitungan tertentu agar memberikan kontribusi ekonomi bagi Indonesia," jelasnya.
DPR awasi pelaksanaan haji
Lodewijk mengatakan, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meninjau berbagai aspek penting, seperti pemondokan, konsumsi, kesehatan, dan transportasi selama dua hari terakhir.
Pemantauan itu bertujuan memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah haji Indonesia di tanah suci.
"Potret Mekkah ini akan kami bawa ke Kementerian Agama (Kemenag) untuk diterapkan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Apa yang sudah bagus di Mekkah diharapkan bisa diterapkan dengan baik di sana. Apa yang kurang akan kami eliminir," ujar Lodewijk.
Lodewijk juga menekankan bahwa Timwas Haji DPR RI sangat antusias dalam menjalankan tugasnya.
Banyak pertanyaan yang diajukan kepada Kemenag, meskipun waktu yang diberikan untuk menjawab hanya 30 menit.
Baca juga: Jelang Wukuf di Arafah, Timwas Haji DPR Minta Jemaah Haji Jaga Stamina
"Kami segera menghentikan diskusi karena jajaran Kemenag harus turun ke lapangan. Hanya tinggal tiga hari lagi sebelum puncak ibadah haji. Jangan sampai mereka tertahan mendengar diskusi kami," ucapnya.
Lodewijk juga menyampaikan, Timwas Haji DPR RI menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan prosesi haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina kepada Kemenag.
Ia menekankan, kegagalan dalam pelaksanaan akan berdampak negatif pada berbagai pihak.
"Kami berharap pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, termasuk penggunaan smart card yang masih menghadapi kendala. Kemenag sudah memiliki rencana darurat jika terjadi hal-hal tak terduga," tambahnya.
Meski demikian, Lodewijk menaruh kepercayaan penuh kepada Kemenag untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak ibadah haji.
"Kami harapkan pelaksanaan haji berjalan aman, lancar, dan tertib sesuai harapan pemerintah, DPR, dan keluarga jemaah di Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Soroti Koordinasi Kemenag dan Kemenkes, DPR Minta Peningkatan Gizi dan Rasa Makanan Jemaah Haji RI
Dengan segala persiapan dan pengawasan yang ketat, pelaksanaan haji tahun 2024 diharapkan dapat berjalan lebih baik dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
