Merek Indonesia Dicaplok Asing, Komisi VIII: Jangan Sampai Nilai Ekonomi Jemaah Haji Dinikmati Negara Lain

Kompas.com - 12/06/2024, 14:31 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap beberapa sektor terkait pelayanan jemaah haji, di antaranya adalah katering untuk jemaah di Al Ahmadi dan Subul.DOK. Humas DPR RI Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap beberapa sektor terkait pelayanan jemaah haji, di antaranya adalah katering untuk jemaah di Al Ahmadi dan Subul.

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Marwan Dasopang mengatakan bahwa pihaknya akan berkomitmen merekomendasikan kepada komisi lain, seperti Komisi VI, agar haji tidak hanya dilihat sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sumber potensi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

“Jangan sampai nilai ekonomi (dari perjalanan) jemaah haji Indonesia justru dinikmati negara lain,” ujar Marwan yang juga anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (12/6/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Marwan setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan jemaah haji, salah satunya katering untuk jemaah di Al Ahmadi dan Subul.

Baca juga: Soroti Koordinasi Kemenag dan Kemenkes, DPR Minta Peningkatan Gizi dan Rasa Makanan Jemaah Haji RI

Saat melakukan sidak tersebut, Timwas DPR RI mengungkapkan temuan yang mengejutkan terkait sejumlah merek asli Indonesia yang diklaim dan diproduksi oleh negara lain.

Merek-merek ini termasuk Rojo Lele untuk tepung, Pandan Wangi untuk beras, dan beberapa merek lainnya, dengan bahan baku dari Thailand.

Marwan menegaskan bahwa klaim merek asli Indonesia oleh negara lain merupakan upaya menghindari aturan penggunaan bahan baku lokal untuk katering jemaah haji Indonesia.

Hal tersebut, kata dia, memunculkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap keputusan DPR RI yang menetapkan penggunaan produk lokal untuk katering.

Baca juga: Tinjau Katering Jemaah di Makkah, Timwas Haji: Harus Dibenahi agar Lebih Mandiri

"Karena sudah membuat keputusan dan ketentuan harus bahan baku Nusantara, maka pihak lain mencaplok merek Nusantara. Saya kira ini merupakan kealpaan atau ketidakmampuan Menteri Perdagangan (Mendag)," ucap Marwan.

Selain itu, Timwas DPR RI juga mengungkapkan bahwa sebagian besar bahan baku untuk katering haji asal Indonesia masih diekspor.

Hanya kerupuk yang berasal dari Indonesia, sementara beras dan tepung sagu masih diimpor dari Thailand. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Indonesia sebenarnya dikenal sebagai produsen sagu terbesar di dunia.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke