Sidak ke Kantor Kesehatan Haji RI di Mekkah, DPR Minta Kuota Tenaga Medis Ditambah

Kompas.com - 12/06/2024, 13:17 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

Anggota Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) berfoto bersama usai sidak ke layanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (11/6/2024).DOK. DPR RI Anggota Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) berfoto bersama usai sidak ke layanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (11/6/2024).

KOMPAS.com - Anggota Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Saleh Partaonan Daulay menilai pelayanan dasar di Kantor Kesehatan Haji Indonesia sudah cukup memadai. Namun rasio tenaga medis terhadap jumlah jemaah haji masih belum mencukupi.

"Dari rasio tenaga medis yang dimiliki oleh Kantor Kesehatan Haji ini dibandingkan dengan jumlah jemaah haji kita itu belum cukup," ujar Saleh Partaonan Daulay saat sidak ke layanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (11/6/2024).

Jumlah jemaah haji Indonesia tahun 2024 mencapai 241.000 orang, sedangkan tenaga medis yang tersedia tidak seimbang.

Hal tersebut mengakibatkan tenaga medis sering kali harus bekerja melebihi waktu istirahat yang seharusnya.

Baca juga: Soroti Koordinasi Kemenag dan Kemenkes, DPR Minta Peningkatan Gizi dan Rasa Makanan Jemaah Haji RI

Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Timwas Haji DPR RI berencana melaporkan temuan ini kepada rapat internal untuk kemudian dibahas bersama Kementerian Agama (Kemenag).

"Kami akan meminta supaya kuota petugas haji bidang kesehatan ini ditambah," tegasnya.

Ia berharap penambahan tenaga medis ini dapat dimulai secara bertahap, misalnya dengan menambah dua dokter dan empat perawat.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke