KOMPAS.com - Ketua Tim Delegasi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Inter-Parliamentary Assembly ( AIPA) ke-15, Putu Supadma Rudana mengingatkan kembali tentang wacana resolusi perdamaian dan proses demokratisasi di Myanmar.
Dia mengatakan itu usai menghadiri Opening Ceremony sekaligus 1st Plenary AIPA Caucus bertema "Strengthening ASEAN Cyber Resilience through Parliamentary Cooperation: Towards a Future of Safe and Vibrant Digital Economy" di Jerudong, Brunei Darussalam, Selasa (11/6/2024).
Supadma berharap, resolusi yang menerapkan five points consensus tersebut akan membentuk mekanisme yang dapat mengimplementasikan task force.
"Ini agar betul-betul resolusi itu ke depan bisa diimplementasikan, baik dalam bentuk task force ataupun satu mekanisme yang dilakukan untuk mengevaluasi resolusi ini bisa terjalin atau bisa terwujud,” ujarnya dalam siaran pers.
Baca juga: AIPA 2023 Hasilkan Resolusi Konflik Myanmar, Akan Bentuk dan Kirim Tim ke Sana
Dia mengatakan, forum tersebut sudah memutuskan bahwa komunikasi yang dilakukan parlemen akan dibawa ke level komite eksekutif .
“Di sana akan dibahas dan diputuskan dan harapannya ke depan nantinya akan ada task force yang akan mengawal proses demokrasi di Myanmar," katanya.