Timwas Haji DPR Desak Pemerintah Optimalkan Bahan Baku Makanan dari Indonesia 

Kompas.com - 09/06/2024, 19:16 WIB
Anissa Dea Widiarini,
Sheila Respati

Tim Redaksi

Anggota Timwas Haji DPR Endang Maria Astuti saat melakukan inspeksi ke salah satu rekanan perusahaan layanan katering pemerintah Indonesia, di Nooha for Catering Service, di Madinah, Arab Saudi, Sabtu (8/6/2024).dok. Humas DPR RI Anggota Timwas Haji DPR Endang Maria Astuti saat melakukan inspeksi ke salah satu rekanan perusahaan layanan katering pemerintah Indonesia, di Nooha for Catering Service, di Madinah, Arab Saudi, Sabtu (8/6/2024).

KOMPAS.com – Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyoroti kurangnya kontribusi dan peran pemerintah dalam menyediakan bahan baku makanan untuk jemaah haji Indonesia.

Anggota Timwas Haji DPR Endang Maria Astuti megatakan, pemerintah seharusnya bisa berkontribusi lebih untuk penyelenggaraan haji dengan mengekspor bahan baku makanan dari Indonesia ke Arab Saudi.

Sebab, menurutnya, penyelenggaraan haji setiap tahun dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia mengingat jumlah jemaah haji Indonesia yang cukup besar, yakni mencapai 241.000 orang.

“Ketika meninjau penyelenggaraan haji sejak 2016, 2017, dan 2018, kami selalu mendorong agar bahan baku makanan diambil dari Indonesia. Jemaah haji Indonesia pun juga memberikan masukan yang sama, termasuk para penyelenggara haji di Arab Saudi,” ujar Endang dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (9/6/2024).

Baca juga: Timwas Haji DPR Minta Kandungan Gizi Makanan Jemaah Haji Indonesia Lebih Diperhatikan

Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar itu, langkah ekspor bahan baku makanan bisa diawali dengan Kementerian Perdagangan melakukan studi banding ke negara eksisting yang melakukan ekspor bahan baku makanan ke Arab Saudi.

“Kami berharap, ke depan, Menteri Perdagangan (Mendag) bisa melakukan studi banding bahan baku yang standar seperti apa. Kemudian, bisa dicari di Indonesia untuk dikembangkan. Pasalnya, setiap tahun (penyelenggaraan haji) akan memberikan benefit untuk Indonesia,” tuturnya. 

Endang menambahkan, pihaknya ingin pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga turut aktif dalam melihat peluang apa saja yang bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan keuntungan dari penyelenggaran haji.

“Besar harapan kami pemerintah Indonesia melalui BUMN bisa terus mengembangkan apa yang ada di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan jemaah haji. Sebab, sepanjang tahun pasti, selain haji juga ada umrah,” katanya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke