Kemenhan dan TNI akan Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Komisi I DPR: Kami Dukung Penuh

Kompas.com - 07/06/2024, 19:03 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat mengikuti Rapat Komisi I DPR RIDOK. Dpr.go.id Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat mengikuti Rapat Komisi I DPR RI


KOMPAS.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendukung penuh upaya Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di Gaza.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid kepada media, Selasa (4/6/2024).

"Komisi I DPR RI mendukung rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Kami pun telah mendengar Kementerian Pertahanan ( Kemenhan) RI tengah menyiapkan tenaga medis dan rencana pendirian rumah sakit lapangan di Gaza," ucap Meutya dalam siaran persnya, Jumat (7/6/2024).

Menurut dia, hal tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek bagi gencatan senjata di Gaza maupun solusi jangka panjang untuk terwujudnya two state solution dengan Palestina merdeka sepenuhnya.

Baca juga: Imbas Protes UKT, DPR Sorot Transparansi Anggaran Pendidikan

"Indonesia telah cukup berpengalaman terkait pasukan penjaga perdamaian, bahkan sejak 1957. Kami yakin pasukan Indonesia siap. Indonesia tinggal menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)," ungkapnya.

Hal senada turut diungkapkan Meutya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dan Panglima Tentara Nasional Indonesia ( TNI) di Ruang Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Senayan, Kamis (6/6/2024).

Dalam kesempatan itu, ia mewakili Komisi I DPR RI mengapresiasi peran yang telah dilakukan Kemenhan dan TNI dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan maupun rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat foto bersama sebelum mengikuti Rapat Kerja Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI di Ruang Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024). DOK. Dpr.go.id Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat foto bersama sebelum mengikuti Rapat Kerja Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI di Ruang Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

“Kami apresiasi lebih dahulu dari Kemenhan dan TNI yang sudah dengan segala upaya membantu misi kemanusiaan, terutama juga ketika membawa bantuan dari udara yang waktu itu dilepas oleh Pak Menhan Prabowo,” kata Meutya.

Baca juga: Subsidi Rumah Kewajiban Negara, DPR dan Basuki Bakal Rapat Khusus soal Tapera

Kemudian, Meutya juga membacakan kesimpulan rapat kerja tersebut, di antaranya Komisi I DPR RI mendukung pengiriman Pasukan Pemelihara Perdamaian TNI dan Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) ke Gaza.

Di samping itu, kata dia, Komisi I DPR RI juga mendukung upaya evakuasi dan merawat korban sipil dalam rangka misi perdamaian dunia sesuai mandat PBB.

“Komisi I DPR RI juga meminta TNI menyelesaikan berbagai persiapan yang diperlukan terkait misi tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, pasukan perdamaian bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Bahkan, pengiriman pasukan ini cukup rutin dilakukan.

Baca juga: TNI Siapkan Perekrutan Brigade Komposit yang Akan Dikirim ke Gaza

“Itu hal yang cukup rutin kami kirim ke sejumlah negara selama puluhan tahun. Jadi, bukan hal yang baru. Dan apabila Dewan Keamanan PBB sudah memutuskan untuk segera mengirim pasukan perdamaian, kami bisa langsung segera mengirimkan,” ujar Dave.

Sebagai informasi, Menhan RI Prabowo Subianto mengungkapkan siap mengirim pasukan penjaga perdamaian RI saat menjadi pembicara di The International Institute for Strategic Studies (IISS), Shangri-La Dialogue 2024, Singapura, Sabtu (1/6/2024).

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke