Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji 2024 harus lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya.

“Tentu setiap tahun pelaksanaan penyelenggaraan haji diharapkan bisa lebih baik. Evaluasi terhadap transportasi dan lokasi tenda menjadi dua poin utama agar pelaksanaan haji tahun ini lebih optimal,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu usai memimpin perdana Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawas (Tinwas) Haji DPR RI di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Selaku Ketua Timwas Haji DPR RI Tahun 2024, Cak Imin mengungkapkan, salah satu sorotan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini adalah penambahan kuota sebesar 20.000 jemaah baru yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

"Tolong (penambahan kuota) digunakan dengan sungguh-sungguh, agar tidak menimbulkan kecemburuan jemaah-jemaah yang sudah mengantre begitu lama. Berikan pelayanan yang optimal, keamanan, dan kenyamanan bagi para jemaah," ujar Muhaimin dalam keterangan persnya, Selasa.

Baca juga: Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan, ada beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang perlu mendapat perhatian khusus.

Pertama, seluruh tanggung jawab penyelenggaraan harus memastikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan jemaah sehingga mencapai haji mabrur.

"Kedua, aspek tata kelola fasilitas, termasuk jarak tempuh, transportasi yang tersedia, fasilitas kesehatan juga yang disebut ramah lansia itu apa bisa dibuktikan dengan penanganan yang memadai," ujarnya.

Selain itu, Cak Imin juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara untuk mencegah korupsi. Kemudian, pemerintah juga harus memastikan pengelolaan dan implementasi anggaran haji secara tepat.

Baca juga: Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

"Penggunaan anggaran negara harus kita awasi betul agar tidak terjadi korupsi, tidak terjadi salah penyusunan, pengelolaan, dan implementasi," tuturnya.

"Dengan pengawasan yang ketat dari DPR RI, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lebih baik," lanjutnya.