Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Kompas.com - 27/05/2024, 10:42 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Delegasi Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) saat melakukan kunjungan kerja ke Congressional Budget Office (CBO) di Washington D.C. Amerika Serikat (AS).DOK. Humas DPR RI Delegasi Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) saat melakukan kunjungan kerja ke Congressional Budget Office (CBO) di Washington D.C. Amerika Serikat (AS).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Golongan Karya (Golkar) Muhidin Muhammad Said menyarankan agar parlemen di Indonesia membuat lembaga independen seperti Congressional Budget Office (CBO) atau Kantor Anggaran Kongres.

“Sehingga fungsi anggaran DPR RI dapat berperan sebagai pemegang amanah rakyat (social trustee) dan mampu membuat kebijakan yang akurat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/5/2024).

Muhidin menjelaskan bahwa fungsi anggaran sebagai penentu kebijakan anggaran negara harus berprioritas pada kesejahteraan rakyat dan menjadi alat ukur keberpihakan DPR terhadap rakyat dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Sebelumnya, ia menekankan bahwa CBO berperan penting dalam membantu kongres membuat kebijakan penganggaran yang akurat. 

Baca juga: Muhidin Mohamad Said: Arah Peta Kebijakan APBN 2024 Sudah Tepat

Pernyataan tersebut disampaikan Muhidin saat melakukan kunjungan kerja bersama delegasi Banggar DPR RI ke CBO di Washington D.C., Amerika Serikat (AS).

Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat fungsi anggaran Banggar DPR RI dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam pertemuan itu juga didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti dan Bank Indonesia (BI) selaku mitra kerja Banggar DPR RI, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington.

Delegasi Banggar diterima oleh Chief Operating Officer dan Penasihat Umum CBO Mark Hadley, Direktur Analisis Anggaran Chad Chirico, Wakil Direktur Analisis Anggaran Christi Hawley Anthony, dan Direktur Komunikasi CBO Deborah Kilroe.

Baca juga: Di AS, Penggunaan Ganja Telah Melebihi Minum Alkohol Setiap Hari

Pada awal pertemuan, Mark Hadley menyampaikan bahwa CBO merupakan lembaga nonpartisan yang beroperasi sejak 1975.  

“CBO merupakan lembaga yang memberikan informasi objektif dan tidak memihak untuk mendukung proses pembahasan anggaran federal. Misi CBO adalah membantu kongres dalam membuat kebijakan anggaran dan ekonomi yang efektif,” ucapnya.

CBO menyusun laporan anggaran yang menyajikan proyeksi anggaran dan ekonomi untuk satu dekade mendatang (biasanya disebut sebagai proyeksi dasar) serta prospek ekonomi tahunan.

Selain itu, CBO diwajibkan membuat perkiraan biaya untuk setiap rancangan undang-undang yang disetujui oleh komite penuh DPR atau Senat.

Baca juga: Soal Penebalan Anggaran Bansos dan Perlinsos, Banggar DPR: Semoga Tidak Disalahgunakan

Perkiraan biaya yang dibuat oleh CBO bersifat rekomendasi dan digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan yang akan diputuskan oleh kongres.

Butuh orang berintegritas 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan bahwa akurasi hasil perkiraan anggaran pendapatan dan belanja yang dihasilkan CBO dibandingkan dengan anggaran yang diajukan presiden serta realisasinya tidak mungkin didapatkan tanpa mempekerjakan orang-orang berintegritas dengan keahlian di berbagai bidang. 

“Ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mark Hadley menginformasikan bahwa Pemerintah AS menyiapkan anggaran 70 juta dollar AS per tahun untuk operasional 270 anggota staf,” ucapnya.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo Sudah Dibahas di Sidang Kabinet, Pimpinan Banggar DPR: Tidak Wajar!

Sementara itu, Delegasi Banggar DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan bahwa anggota DPR RI sebagai wakil rakyat akan lebih memahami apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat daerah pemilihannya, sehingga perlu pengalokasian khusus anggaran atau dana aspirasi yang bisa diajukan anggota DPR RI terkait dengan kebutuhan konstituennya (earmarking). 

Hal senada juga disampaikan oleh Mark Hadley bahwa anggota parlemen lebih memahami kebutuhan konstituennya sehingga wajar jika mereka mengajukan anggaran atau dana aspirasi.

Tantangan besar bagi CBO

Sementara itu, delegasi Banggar DPR RI Ratna Juwita Sari mengungkapkan bahwa tantangan besar bagi CBO sebagai lembaga non-partisan adalah menjaga independensi analisis yang dilakukan, khususnya dari partai yang berkuasa. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, kata Ratna, CBO melakukan strategi dengan mempublikasikan data-data atau informasi secara transparan kepada masyarakat umum. 

Baca juga: Kasus Sepatu Impor Bayar Rp 31 Juta, Bos Bea Cukai: Sudah Selesai, Kita Transparan dan Akuntabel

“(Dengan demikian) jika kongres membuat kebijakan yang mungkin keliru, masyarakat umum dapat mendesak kongres untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan data objektif yang dapat diakses publik,” ucapnya.

APBN Indonesia memiliki keterbatasan anggaran dalam membentuk lembaga independen yang profesional seperti CBO, tetapi ini bukan hal yang mustahil untuk masa depan. 

Dengan membentuk lembaga serupa, Indonesia dapat menghasilkan APBN yang berkualitas tinggi dan menyejahterakan rakyat.

Sebagai informasi, delegasi Banggar DPR RI juga mengunjungi KBRI di Washington untuk memperkuat peran strategis anggaran dalam hubungan diplomasi Indonesia-Amerika.

Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan melihat peran strategis Perwakilan Bank Indonesia di New York terkait isu-isu keuangan global.

Terkini Lainnya
Pantau Pelaksanaan Haji, Wakil Ketua DPR Soroti Transportasi dan Layanan Ramah Lansia
Pantau Pelaksanaan Haji, Wakil Ketua DPR Soroti Transportasi dan Layanan Ramah Lansia
DPR
Ribuan Jemaah Haji Belum Dapat Kartu Nusuk, Komisi VIII Minta Kemenag Segera Selesaikan Distribusi
Ribuan Jemaah Haji Belum Dapat Kartu Nusuk, Komisi VIII Minta Kemenag Segera Selesaikan Distribusi
DPR
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia
DPR
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi
DPR
Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan
Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan
DPR
Timwas Haji DPR Temui Jemaah Asal Jepara dan Kudus Alami Masalah Kesehatan
Timwas Haji DPR Temui Jemaah Asal Jepara dan Kudus Alami Masalah Kesehatan
DPR
Jelang Wukuf di Arafah, Timwas Haji DPR Minta Jemaah Haji Jaga Stamina
Jelang Wukuf di Arafah, Timwas Haji DPR Minta Jemaah Haji Jaga Stamina
DPR
Merek Indonesia Dicaplok Asing, Komisi VIII: Jangan Sampai Nilai Ekonomi Jemaah Haji Dinikmati Negara Lain
Merek Indonesia Dicaplok Asing, Komisi VIII: Jangan Sampai Nilai Ekonomi Jemaah Haji Dinikmati Negara Lain
DPR
Tinjau Katering Jemaah di Mekkah, Timwas Haji: Harus Dibenahi agar Lebih Mandiri
Tinjau Katering Jemaah di Mekkah, Timwas Haji: Harus Dibenahi agar Lebih Mandiri
DPR
Suhu Udara di Arab Saudi Bisa Capai 50 Derajat Celsius, DPR Apresiasi Kesiapan Fasilitas Kesehatan Kemenkes
Suhu Udara di Arab Saudi Bisa Capai 50 Derajat Celsius, DPR Apresiasi Kesiapan Fasilitas Kesehatan Kemenkes
DPR
Sidak ke Kantor Kesehatan Haji RI di Mekkah, DPR Minta Kuota Tenaga Medis Ditambah
Sidak ke Kantor Kesehatan Haji RI di Mekkah, DPR Minta Kuota Tenaga Medis Ditambah
DPR
Soroti Koordinasi Kemenag dan Kemenkes, DPR Minta Peningkatan Gizi dan Rasa Makanan Jemaah Haji RI
Soroti Koordinasi Kemenag dan Kemenkes, DPR Minta Peningkatan Gizi dan Rasa Makanan Jemaah Haji RI
DPR
Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji RI di Mekkah, Komisi VIII DPR Soroti Makanan hingga Kesehatan
Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji RI di Mekkah, Komisi VIII DPR Soroti Makanan hingga Kesehatan
DPR
Wakil Ketua DPR Sebut Penggunaan Teknologi Dapat Bantu Kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji
Wakil Ketua DPR Sebut Penggunaan Teknologi Dapat Bantu Kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji
DPR
Sidak ke Terminal Shaeb Amer Makkah, Timwas Haji DPR: Transportasi Jemaah Haji Belum Ramah Lansia
Sidak ke Terminal Shaeb Amer Makkah, Timwas Haji DPR: Transportasi Jemaah Haji Belum Ramah Lansia
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke