KOMPAS.com – Air adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Oleh karena itu, air menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke-6, yakni air bersih dan sanitasi layak.
Namun, sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses ke air minum dan mengalami kelangkaan air. Penguasaan sumber daya air secara sepihak juga memicu konflik dan perang di beberapa wilayah.
Untuk itu, Forum Air Dunia (World Water Forum/ WWF) ke-10 akan diselenggarakan pada Minggu (19/5/2024) hingga Selasa (21/5/2024) di Bali.
Pada forum tersebut, pemerintah, parlemen, sektor swasta, dan masyarakat sipil berkumpul untuk membahas pengelolaan air. Kali ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah.
Seiring dengan penyelenggaraan WWF ke-10, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama Forum Parlemen se-Dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) juga akan mengadakan sesi pertemuan antar parlemen dunia tentang air pada tanggal yang sama.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara WWF ke-10, khususnya Parliamentary Process. Pertemuan ini membahas peran penting parlemen dalam perumusan legislasi dan anggaran terkait kebijakan pengelolaan air.
Adapun tema yang diusung adalah “Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity”.
Sebanyak 36 delegasi parlemen dari berbagai negara serta sejumlah perwakilan organisasi regional dan internasional akan menghadiri pertemuan parlemen.
Rangkaian acara akan diawali dengan jamuan makan malam oleh Presiden RI Joko Widodo di Garuda Wisnu Kencana pada Minggu (19/5/2024).
Kemudian, sesi khusus parlemen akan dibuka oleh Ketua DPR RI Dr (H C) Puan Maharani, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Dr Fadli Zon, dan Presiden Dewan Air Dunia (World Water Council/WWC) Loic Fauchon pada Senin (20/5/2024).
Delegasi akan berdiskusi, berbagi pengalaman, dan bertukar pandangan tentang perumusan legislasi air lewat empat sesi pleno.
Setiap sesi akan membahas hubungan air dengan pembangunan berkelanjutan, inovasi, akses inklusif, serta dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air global.
Pertemuan juga akan membahas peran diplomasi dalam memajukan kerja sama pengembangan teknologi pengelolaan air.
Delegasi parlemen akan diperkenalkan pada kearifan lokal Indonesia terkait pengelolaan air di masyarakat yang telah berlangsung lama.
Adapun sejumlah ahli pembangunan berkelanjutan dari badan-badan PBB dan organisasi internasional akan menjadi panelis untuk memperkaya wawasan delegasi.
Pertemuan WWF ke-10 akan menghasilkan dokumen politik yang menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan anggota parlemen dalam merumuskan solusi.
Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga diharapkan menghasilkan komitmen politik untuk perbaikan pengelolaan air dan akses yang lebih mudah terhadap air serta sanitasi di seluruh dunia.
Sebagai informasi, WWF adalah forum terbesar di dunia yang membahas pentingnya air bagi kehidupan manusia dari perspektif kebijakan.
Forum tersebut diadakan tiga tahun sekali untuk mempertemukan pengambil kebijakan, pemimpin bisnis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga donor, dan organisasi internasional untuk berdialog serta bertukar pandangan dan pengetahuan tentang isu-isu air global terkini.
Peran masyarakat sipil sangat penting dalam penyelenggaraan WWF ke-10. Masyarakat Indonesia, khususnya Bali, diharapkan dapat berkontribusi dengan mengenalkan kearifan lokal terkait air dan lingkungan hidup kepada peserta forum.
Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pameran atau menghadiri workshop untuk berbagi ide dan gagasan tentang pengelolaan air.