Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kompas.com - 15/05/2024, 20:05 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Suasana agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Sulawesi TenggaraDOK. Humas DPR RI Suasana agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Sulawesi Tenggara

KOMPAS.com – Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Republik Indonesia (RI) melaksanakan agenda kunjungan spesifik (kunspek) ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan isu lingkungan hidup.

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi atau yang akrab disapa Habib Aboe mengungkapkan, agenda kunspek ini dilakukan setelah diterimanya laporan tentang persoalan penerbitan izin tambang di Sultra, khususnya Kabupaten Konawe Utara.

Laporan tersebut menyebutkan, ada dugaan kecurangan atau rekayasa dokumen Izin Usaha Pengelolaan (IUP) tambang nikel di wilayah tersebut.

"Kami mau mengonfirmasi laporan ini kepada pihak kepolisian daerah (polda), apa memang ada dugaan praktik mafia pertambangan ilegal di Kabupaten Konawe Utara," tutur Habib Aboe melalui siaran persnya, Rabu (15/5/2024).

Baca juga: Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Menindaklanjuti kasus tersebut, Habib Aboe memastikan Komisi III DPR RI akan melaksanakan pendalaman bersama dengan Polda Sultra.

"Selain itu, kami juga akan dalami apakah memang ada indikasi beberapa calon IUP dipaksa untuk diterbitkan. Kami juga ingin mengonfirmasi adanya upaya penerbitan izin bodong dan percepatan izin," sambungnya.

Habib Aboe menambahkan, selain bekerja sama dengan polda, Komisi III DPR RI juga akan melakukan diskusi berkaitan dengan korupsi di lingkungan pertambangan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sultra.

Terkait kasus korupsi, Habib Aboe turut membeberkan adanya kasus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Kendari yang meminta Kejati Sultra untuk menyeret pelaku lain dalam kasus dugaan korupsi izin Tambang Blok Mandiodo.

Baca juga: Politisi PDI-P Usul Money Politics Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

"Pelaku lain tersebut yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sultra La Ode Suryono. Pasalnya, La Ode Suryono menerima keuntungan Rp 500 Juta dari hasil tambang ilegal PT Lawu Agung Mining (LAM)," ujar Habib Aboe.

Berkaitan dengan hal itu, Komisi III DPR RI mengimbau agar Kejati Sultra menindaklanjuti perintah PN Tipikor tersebut.

Lebih lanjut Habib Aboe berharap, melalui kegiatan pengawasan tersebut aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara amanah.

“Sehingga sumber daya alam yang kita miliki dapat dieksploitasi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke