Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Dok Humas DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat tahun baru Imlek 2024.

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menilai, salah satu tantangan utama pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan pendidikan di perkotaan dan perdesaan.

"Seperti diketahui, kebanyakan sekolah berkualitas tinggi terletak di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga ada kesenjangan kualitas pendidikan," tutur Puan melalui keterangan persnya, Kamis (2/5/2024).

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh anak di Indonesia mendapatkan kualitas pendidikan yang sama, termasuk di dalamnya sarana prasarana serta infrastruktur pendukung pendidikan.

Infrastruktur pendidikan, sebut Puan, masih sangat dibutuhkan, utamanya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, banyak anak-anak di daerah 3T yang masih sulit mengakses bangku sekolah karena jarak sekolah yang jauh serta infrastruktur yang tidak memadai.

"Kurangnya infrastruktur teknologi di daerah pedalaman juga menjadi tantangan dunia pendidikan. Kita tentunya tidak ingin ada anak yang berpotensi menjadi generasi unggul akhirnya tidak berkembang karena kurangnya aksesibilitas pendidikan. Masalah anak putus sekolah sering kali kita temukan karena faktor-faktor seperti ini,” sebut Puan.

Adapun pernyataan Puan itu disampaikan saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024.

Pada kesempatan tersebut, Puan juga membicarakan soal ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (SDM) unggul.

“Pada momen Hardiknas yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, saya mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk merefleksikan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia saat ini,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun berharap agar peringatan Hardiknas tidak dijadikan hanya sebagai ajang seremonial semata.

Puan mengingatkan semua pihak bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan negara, sehingga setiap unsur dari pendidikan perlu terus mendapat perhatian.

“Termasuk dalam hal kualitas pendidikan sebagai modal bagi Indonesia menciptakan SDM yang akan berkontribusi membangun bangsa seperti cita-cita luhur Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara,” tuturnya.

Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia sendiri masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup kompleks.

Oleh karenanya, lanjutnya, pemerintah diingatkan untuk terus mengevaluasi kinerja pelayanan pendidikan demi memastikan semua anak memperoleh kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Bahas Kurikulum Merdeka

Puan lalu menyinggung soal Kurikulum Merdeka yang merupakan kebijakan Kemendikbud Ristek untuk mentransformasi pendidikan demi menciptakan SDM unggul.

“Transformasi tidak cukup hanya sampai pada sekolah gratis maupun penguatan dalam kurikulum saja, tapi juga harus didukung dengan aspek-aspek pendidikan lainnya. Termasuk dengan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, terutama yang berada di daerah terpencil,” ujarnya.

Puan juga menyoroti mengenai beban biaya pendidikan yang tinggi, karena tidak sedikit anak dari keluarga miskin yang akhirnya terpaksa putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu mendukung pembelian buku, seragam, biaya transportasi, dan biaya-biaya sekolah lainnya.

"Belum lagi beberapa kebijakan di bidang pendidikan yang kurang efektif. Saya sering sekali mendengar banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak bisa masuk sekolah negeri akibat kendala-kendala teknis peraturan,” terang Puan.

Dia juga menceritakan sejumlah kasus anak-anak yang terpaksa masuk ke sekolah swasta dengan biaya besar dan terpaksa berhenti di tengah jalan karena mengalami kesulitan biaya.

“Tak sedikit pula anak yang lulus sekolah tidak bisa mendapat ijazah karena ada tunggakan pembayaran. Masalah seperti ini harus jadi perhatian pemerintah,” sambungnya.

Puan pun mendorong pemerintah untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini pun harus dibarengi dengan aksesibilitas untuk semua lapisan masyarakat agar mereka bisa mengakses pendidikan.

“Bagaimana ekosistem pendidikan itu dapat memastikan anak-anak yang tidak mendapat kesempatan masuk ke sekolah negeri dapat tetap bersekolah dengan biaya terjangkau dan kualitas yang sama baiknya,” papar Puan.

Selain soal kualitas pendidikan, Puan menyinggung tentang pentingnya anak mendapat sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

“Banyaknya kasus kekerasan di sekolah, termasuk bullying anak menunjukkan ada fungsi pendidikan yang masih harus dievaluasi. Anak-anak harus merdeka untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan sekolah yang mendukung pada pengembangan karakter,” tegas Puan.

Lebih lanjut, cucu Bung Karno itu kembali mendorong pemerintah agar memasukkan lagi pelajaran ilmu budi pekerti dan ilmu etika dalam di sekolah demi memutus kekerasan dan aksi bullying.

Pasalnya, sebut dia, ilmu budi pekerti dapat menjadi pedoman pembentukan karakter anak-anak sekolah di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat.

"Karena seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa dengan budi pekerti, tiap-tiap manusia dapat berdiri sebagai manusia merdeka (berpribadi) dan beradab. Itu juga menjadi maksud dan tujuan pendidikan,” urainya.

Puan juga mendukung pengoptimalan peran guru BK di sekolah yang memiliki kemampuan ilmu psikologi untuk pendampingan bagi siswa.

Di samping itu, dia juga mendorong pemerintah untuk menambah dukungan bagi pendidikan vokasi agar lulusan SMK bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan.

Terlebih, menurutnya, saat ini banyak muncul pekerjaan informal yang membutuhkan keterampilan di luar akademik.

“Pastikan siswa pendidikan vokasi tetap dapat berdaya saing sekalipun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Bisa melalui program-program pelatihan di berbagai bidang, maupun pendampingan di fase transisi pasca-sekolah,” kata Puan.

Kesejahteraan guru jadi hal penting

Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa terciptanya generasi unggul tidak terlepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik. Untuk itu, kesejahteraan guru juga harus menjadi prioritas.

“ Pemerintah masih memiliki PR dalam hal pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ditargetkan mencapai 1 juta pada 2024. DPR menantikan komitmen pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan guru sebagai pahlawan pencetak generasi unggul bangsa,” tukas Puan.

Pada momen Hardiknas 2024, Puan pun mendorong semua guru agar terus mengembangkan keterampilannya, tak hanya dari sisi pengajaran, tapi juga pendekatan kepada para siswa.

“Karena pembelajaran di era digitalisasi seperti saat ini menimbulkan banyak sekali perubahan dan perkembangan yang menuntut kontribusi dan kompetensi lebih dari para guru,” ujarnya.

Puan menyadari banyaknya tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia memerlukan kerja sama semua elemen bangsa.

"DPR berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal program-program pendidikan demi pembangunan bangsa," tambahnya.

Maka sesuai tema Hardiknas 2024 yakni "Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar", Puan mengajak semua kalangan termasuk masyarakat untuk bergandeng tangan mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2024, mari kita tingkatkan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia. Dukung pula kemajuan ekosistem pendidikan agar anak-anak bisa sekolah dengan rasa aman dan menyenangkan,” ucapnya.