Bertemu Dubes Kanada, DPR Bahas Kerja Sama RI-Kanada di Bidang Kesetaraan Gender hingga Energi Terbarukan

KOMPAS.com- Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) - Parlemen Kanada yang dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI Sari Yuliati menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Kanada, Jess Dutton di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas kerja sama di berbagai bidang, termasuk kesetaraan gender hingga energi terbarukan.

"Kerja sama Indonesia dengan Kanada antara lain di bidang ekonomi, energi, kesetaraan gender, dan pertukaran budaya people to people," kata Sari seperti yang dikutip dari laman Dpr.go.id, Selasa.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan pentingnya peningkatan keterampilan bagi perempuan, sejalan dengan hal tersebut. Pemerintah Kanada pun memiliki program konkret terkait hal tersebut. 

Baca juga: Ironi Solo, Kota Toleran tapi Diskriminatif terhadap Keragaman Gender

"Untuk di bidang kesetaraan gender, Pemerintah Kanada mempunyai program konkret untuk meningkatkan skill (bagi wanita), khususnya yang berada di taraf ekonomi menengah ke bawah," jelas Sari.

Dalam forum bilateral tersebut, ia didampingi oleh anggota GKSB DPR RI-Parlemen Kanada Darizal Basir.

Di sisi lain, dari Kedutaan Besar (Kedubes) Kanada di Jakarta, hadir First Secretary Political and Public Affairs Stuart Shaw dan Second Secretary Development Cooperation Foreign Policy Thida Souksanh.

Untuk diketahui, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kanada dimulai sejak persetujuan kedua negara untuk membuka perwakilan diplomatik masing-masing pada tanggal 9 Oktober 1952.

Baca juga: Messi Usai Kemenangan Historis Argentina atas Brasil: Sejarah, tetapi Kekerasan Tak Bisa Diterima

Secara historis, hubungan kedua negara telah dimulai sejak 1948. Saat itu, Indonesia mencari dukungan politik dan pengakuan internasional di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kemerdekaannya yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Dalam konteks tersebut, Jenderal McNaughton (Kanada) sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan diadopsinya suatu resolusi yang akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Dukungan dari Kanada terus berlanjut melalui program Colombo Plan pada 1950-an.