Gelar EVP di Bali, DPR dan KPU Tunjukkan Kualitas Pemilu Indonesia ke Dunia

Kompas.com - 13/02/2024, 10:26 WIB
Dwinh,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP).

Acara tersebut dihadiri oleh 12 parlemen negara sahabat dan tiga organisasi internasional di Bali pada tanggal 12 hingga 15 Februari 2024.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta mengatakan bahwa kegiatan EVP merupakan kesempatan untuk menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia kepada negara-negara sahabat.

Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut juga merupakan upaya untuk membangun citra DPR RI sebagai parlemen modern dan terbuka.

Baca juga: Cerita Ketegasan Kakek Buyut Saat Jadi Anggota DPR, Cak Imin Berseloroh Belum Pernah Walk Out di Parlemen

“Hal ini memang menjadi komitmen kami untuk mengundang para observer dari negara-negara sahabat. Itu bagian dari resiprokal kami juga, karena kami juga diundang oleh negara-negara itu dan kemudian kami juga mengundang balik," kata Sukamta.

"Di samping itu, kami juga berkepentingan supaya pemilu kita ini bisa disaksikan oleh negara-negara sahabat terutama parlemen di seluruh dunia,” ucap Sukamta dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Dpr.go.id, Selasa (13/2/2024).

Selain kegiatan peninjauan lapangan, lanjut dia, dalam rangkaian pemantauan pemilu dari luar negeri ini juga akan diselenggarakan focus group discussion (FGD) yang akan membahas tentang sistem dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sukamta menjelaskan bahwa FGD tersebut diadakan untuk menunjukkan kepada para pengamat bahwa pemilu yang diselenggarakan oleh Indonesia memiliki keunikan dan kompleksitas tersendiri. 

Baca juga: Dukung Transisi Energi, Pascasarjana Unsada Siap Gelar FGD Potensi Panas Bumi

“Jadi FGD ini lebih kepada kami mau memperlihatkan proses dari pemilu, dan ini pemilu (di Indonesia) yang salah satunya di dunia yang begitu complicated (dengan) adanya presiden, DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan itu yang kami perlihatkan bahwa kami damai-damai saja," kata Sukamta.

"Kami juga ingin mereka memberikan kesan dan pesan serta menjadi sarana tukar pikiran terkait proses kepemiluan yang ada,” jelasnya.

Sukamta berharap agar semua kegiatan berjalan lancar dan para pengamat dapat memberikan masukan yang berharga bagi Indonesia terkait pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, Sukamta menekankan agar semua pemangku kebijakan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dapat menjaga kredibilitasnya, karena proses ini akan disaksikan oleh banyak negara. 

Baca juga: Pemilu di Wilayah Negara Akreditasi Jadi Ajang Silaturahmi WNI

“Kami juga berharap sebagaimana pemilu sebelumnya, semua berjalan lancar dan damai. Tidak ada insiden yang menyebabkan kerusuhan. Itu yang paling penting untuk disaksikan oleh peninjau dari seluruh dunia," kata Sukamta.

"(Selain itu) tidak kalah penting adalah kualitas dari proses pemilu itu sendiri, di mana semua bisa berlangsung sesuai dengan aturan yang ada, berlangsung secara umum, bebas, jujur, dan adil untuk seluruh kontestan pemilu,” tutur anggota DPR RI Komisi I itu.

Lebih lanjut, Sukamta juga berharap bahwa kegiatan EVP 2024 dapat memperkuat hubungan antara DPR RI dengan parlemen negara lain dan menjadi wadah untuk berbagi pengalaman demi kemajuan demokrasi.

“Observasi ini juga dapat menjadi bagian dari diplomasi parlemen kepada parlemen negara lain, (melalui jalur) multitrack diplomasi ini. Salah satunya kita memanfaatkan momen pemilu untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat secara bilateral,” ujar Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Yogyakarta itu.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Yogyakarta Hari Ini, 13 Februari 2024: Pagi Berawan, Sore Hujan Ringan

Menurut informasi dari panitia pelaksana, parlemen negara lain yang sudah mengonfirmasi partisipasinya adalah parlemen Australia, Azerbaijan, Malaysia, Kamboja, Laos, Qatar, Rusia, Tanzania, Turki, Timor Leste, Uzbekistan, dan Venezuela.

Sementara itu, tiga organisasi internasional yang juga akan hadir adalah Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan Global Initiatives of Northern Illinois University. 

Terkini Lainnya
Puan Maharani Apresiasi Kiprah Muhammadiyah dalam Membangun Bangsa

Puan Maharani Apresiasi Kiprah Muhammadiyah dalam Membangun Bangsa

DPR
Marak Kasus Bullying di Sekolah, Puan Desak Evaluasi Menyeluruh

Marak Kasus Bullying di Sekolah, Puan Desak Evaluasi Menyeluruh

DPR
DPR RI Terima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2025, Puan: Bisa Jadi Bahan Masukan untuk Dewan

DPR RI Terima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2025, Puan: Bisa Jadi Bahan Masukan untuk Dewan

DPR
Komisi DPR RI Dapat Mitra Kerja Baru, Ini Daftarnya

Komisi DPR RI Dapat Mitra Kerja Baru, Ini Daftarnya

DPR
DPR Sahkan UU KUHAP Baru, Puan Jelaskan Urgensi Pembaruan

DPR Sahkan UU KUHAP Baru, Puan Jelaskan Urgensi Pembaruan

DPR
Sesuai Keputusan MKD, Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali Sebagai Wakil Ketua DPR

Sesuai Keputusan MKD, Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali Sebagai Wakil Ketua DPR

DPR
Dasco Tegaskan DPR Akan Kaji Putusan MK Soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Dasco Tegaskan DPR Akan Kaji Putusan MK Soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

DPR
Puan Ajak Ketua Parlemen Korsel Perkuat Kerja Sama Investasi Hijau hingga Budaya

Puan Ajak Ketua Parlemen Korsel Perkuat Kerja Sama Investasi Hijau hingga Budaya

DPR
Puan Maharani Soroti Krisis Palestina dan Sudan di Forum MIKTA 2025

Puan Maharani Soroti Krisis Palestina dan Sudan di Forum MIKTA 2025

DPR
Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi VII DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi VII DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

DPR
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com