Bertemu Parlemen Negara Middle Power, Puan: Serangan Israel di Gaza Harus Dihentikan

Kompas.com - 20/11/2023, 14:10 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menyerukan kelompok negara-negara middle power (kekuatan menengah), yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA) untuk mendukung terjadinya perdamaian atas konflik Israel-Palestina.

"Secara khusus saya sampaikan serangan Israel di Gaza dapat segera dihentikan, dan dilakukan segera gencatan senjata. Kita perlu segera selesaikan akar permasalahan yaitu pendudukan Israel di Palestina," kata Puan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Hal tersebut dikatakan Puan di sela-sela MIKTA Speaker's Consultation ke-9 yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023). Perhelatan ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara Ketua Parlemen negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA).

Di sela-sela MIKTA Speaker's Consultation ke-9, Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan parlemen negara Meksiko, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA).

Dalam sejumlah pertemuan bilateral tersebut, Puan mendorong negara MIKTA untuk ikut menyuarakan kesepakatan solusi dua negara (two state solution) dalam konflik Israel-Palestina.

Baca juga: Puan Maharani Jabat Ketua Parlemen MIKTA, 3 Area Jadi Prioritas

 

Selain itu, Puan juga mengajak negara MIKTA memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat yang menjadi korban perang.

"Kita melihat terjadinya perang di Gaza yang menimbulkan krisis kemanusiaan yang sebabkan banyak korban anak-anak dan perempuan. Termasuk yang terbaru adalah serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa," ujarnya.

Puan pun mengajak Parlemen negara MIKTA untuk bersatu agar menghindari polarisasi dan menjunjung tanggung jawab kolektif untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Baik di Gaza, Ukraina yang masih berkonflik dengan Rusia, maupun kawasan lainnya.

"MIKTA harus menjadi kekuatan positif dan konstruksif dalam selesaikan berbagai permasalahan global dan regional," tegas Puan.

"Ini merupakan tanggung jawab bersama, dan nasib dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir negara," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Selain membahas ketegangan geopolitik global, Puan juga mengajak seluruh parlemen negara MIKTA untuk terus menjalin hubungan antar-parlemen dengan berbagai kerja sama. Hal ini bisa dilakukan dengan saling berkunjung antar pimpinan dan anggota Parlemen dan saling dukung di forum parlemen internasional.

Baca juga: Jokowi Ajak Negara-negara Anggota MIKTA Berkolaborasi Hadapi Tantangan Global

"Saya percaya jika kerja sama antar parlemen terus berkembang, hubungan bilateral Indonesia dan negara MIKTA lainnya juga akan semakin kuat," ungkap Puan.

Pada kesempatan tersebut, Mantan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga menggarisbawahi hubungan antara masyarakat (people-to-people contact) yang akan membuat hubungan negara MIKTA semakin erat.

Puan menyebut people-to-people contact dapat dilakukan, misalnya melalui kerja sama bidang pariwisata.

"Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mempererat hubungan antar masyarakat. Tidak hanya untuk mengenali masyarakat setempat, akan tetapi wisatawan dapat mengenali budaya negara masing-masing," paparnya.

Dalam pertemuan bilateral dengan masing-masing pemimpin parlemen negara MIKTA, Puan didampingi oleh anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri dan Vanda Sarundajang. Pertemuan dengan pimpinan parlemen MIKTA dilakukan secara terpisah.

Pertama, Puan bertemu dengan Ketua National Assembly Korea Selatan, Kim-Jin Pyo. Lalu dilanjutkan dengan Ketua Grand National Assembly Turkiye, Numan Kurtulmu?.

 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani bertemu dengan Ketua Grand National Assembly Turkiye, Numan Kurtulmu?, di sela-sela MIKTA Speakers? Consultation ke-9 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).DOK. DPR RI Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani bertemu dengan Ketua Grand National Assembly Turkiye, Numan Kurtulmu?, di sela-sela MIKTA Speakers? Consultation ke-9 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Kemudian sesi pertemuan ketiga adalah dengan Wakil Ketua Senat Australia, Andrew McLachlan, dan terakhir dengan pimpinan parlemen Meksiko yang diwakili oleh Sekretaris Parlemen, Fuesanta Guerrero Esquivel.

Saat pertemuan dengan Kim Jin Pyo, Puan secara khusus berharap agar Pekerja Migran Indonesia (PMI) diberikan kesempatan lebih banyak untuk bekerja di negeri ginseng tersebut.

"Saya juga harapkan dapat lebih banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dapat mengisi pasar tenaga kerja di Korea," ucap Puan.

Sementara itu, pada pertemuan bilateral bersama Andrew Mclachan, Puan mengajak Australia agar ikut berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. Apalagi Australia merupakan salah satu mitra ekonomi yang penting bagi Indonesia.

"Saya berharap kedepannya kerja sama di bidang perdagangan dan investasi hendaknya dilaksanakan atas dasar kesetaraan, saling menguntungkan," tutur Puan saat berbincang dengan Andrew Mclachan.

Untuk diketahui, rencana pihak swasta Australia akan berinvestasi dalam pembangunan IKN terkuak saat pendiri dan CEO One Global Capital Iwan Sunito mengaku tertarik berinvestasi di IKN.

Baca juga: Groundbreaking IKN Tahap 3 Dimulai Desember 2023, Nilai Investasinya Rp 10 Triliun

 

Perusahaan itu kerap berinvestasi dan pengembangan real estat yang berfokus pada penciptaan proyek-proyek pembentukan kota.

Terkait pertemuan bilateral dengan parlemen negara MIKTA, Anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri mengatakan, parlemen Turki mendukung pernyataan Puan tentang pentingnya aksi nyata demi mendukung perdamaian di Palestina.

Menurutnya, kekejaman pasukan Israel di Palestina telah menggetarkan hati nurani seluruh masyarakat dunia.

"Saat pertemuan dengan delegasi parlemen Turki, mereka setuju pentingnya negara middle power menyuarakan aksi gencatan senjata agar tidak ada lagi korban rakyat sipil di Palestina. Turki ingin memaksimalkan posisinya sebagai akses terdekat untuk Gaza," jelas Irine.

Untuk diketahui MIKTA Speaker's Consultation ke-9 tahun 2023 yang diselenggarakan DPR RI mengambil tema diskusi “Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges”.

Tema tersebut sejalan dengan tiga isu utama yang akan dibahas bersama oleh Ketua Parlemen MIKTA, yaitu memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital.

Terkini Lainnya
Refleksi Ramadhan di Parlemen, Puan Serukan Solidaritas Tanpa Sekat di DPR

Refleksi Ramadhan di Parlemen, Puan Serukan Solidaritas Tanpa Sekat di DPR

DPR
Anggota DPR Aceh Bantah Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen, Desak Menteri ESDM Percepat Penanganan

Anggota DPR Aceh Bantah Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen, Desak Menteri ESDM Percepat Penanganan

DPR
Komisi X Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak Terdampak Bencana

Komisi X Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak Terdampak Bencana

DPR
Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

DPR
Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

DPR
Titiek Soeharto: Perempuan  Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

Titiek Soeharto: Perempuan Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

DPR
Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

DPR
Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

DPR
DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR
Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

DPR
Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen

Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen "Open Parliament"

DPR
Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

DPR
DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR
Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

DPR
Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

DPR

Copyright 2008 - 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com