Ketua BKASP DPR Minta Komunitas Internasional Desak Israel Akhiri Pendudukan dan Blokade di Gaza
KOMPAS.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mendorong komunitas internasional untuk mendesak Israel mengakhiri pendudukan dan blokade di Gaza.
Hal tersebut disampaikan Fadli Zon saat memimpin Pertemuan Antar-Parlemen Ke-12 Indonesia dan Uni Eropa bersama Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa untuk Asea Tenggara dan ASEAN (DASE) Daniel Caspary di Gedung Parlemen Uni Eropa, Strasbourg, Prancis, Kamis (19/10/2023).
"Tindak kekerasan dan penyerangan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza (harus) segera dihentikan," tegas Fadli Zon seperti dikutip Kompas.com dari siaran pers Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Minggu (22/10/2023).
Fadli Zon memaparkan, akar konflik tersebut adalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Konflik ini semakin parah lantaran komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lamban dalam mengambil sikap. Akibatnya, Israel terus melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina.
Ia pun menekankan signifikansi pelaporan yang obyektif dan mendesak dunia untuk mengakhiri standar ganda dalam merespons konflik di Palestina.
Menyoroti peningkatan ketegangan dan dampak kemanusiaan dari konflik tersebut, Fadli Zon menilai, situasi di wilayah Gaza sudah mendesak. Ia memaparkan bahwa lebih dari 2,2 juta orang terjebak dan ribuan orang tewas dalam hitungan minggu di Gaza. Terlebih, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
“Saat ini, mereka tidak mempunyai tempat berlindung atau akses terhadap kebutuhan dasar," katanya.
Baca juga: DPR Sepakat Perpanjang Waktu Pembahasan 7 RUU, Ada RUU ITE dan RUU MK
Fadli Zon juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli Arab pada Selasa (17/10/2023). Menurutnya, tidak ada satu pun pihak membenarkan serangan ini. Situasi ini mengingatkan bahwa perdamaian global tidak akan dapat tercapai sampai semua orang dapat hidup dalam damai.
Oleh karena itu, ia menyerukan komunitas internasional, termasuk Uni Eropa, untuk segera memediasi gencatan senjata. Komunitas internasional harus meredam konflik yang terus meluas dan menelan banyak korban jiwa di kedua pihak.
Komunitas internasional juga harus mendorong kembali proses negosiasi perdamaian yang telah terhenti sejak 2014.
"Kami harus kembali mendorong proses negosiasi perdamaian yang telah terhenti sejak 2014. Selain itu, penyaluran bantuan kemanusiaan dan akses perlindungan yang aman bagi warga sipil di Gaza harus diprioritaskan dan tidak boleh ditunda,” tutur Fadli Zon.
Indonesia, lanjut Fadli Zon, akan terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara (two-state solution).
DPR secara konsisten menyuarakan dukungan tersebut di berbagai forum parlemen, termasuk dalam Sidang Umum Parlemen Dunia (IPU) Ke-147 di Luanda, Angola, pekan depan.
“Kami juga mendorong penyelesaian konflik yang berdasarkan aturan dan tatanan internasional yang telah disepakati secara universal (rules-based international order)," ujarnya.
Selain isu Palestina, pertemuan tahunan tersebut juga membahas berbagai permasalahan keamanan regional dan global yang mendesak. Beberapa di antaranya adalah kondisi di Myanmar, Laut China Selatan, konflik Ukraina dan Rusia, serta strategi dan kerja sama perdamaian di Asia-Pasifik.
Indonesia, kata Fadli Zon, telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat implementasi Poin Konsensus (5PC) di Myanmar, termasuk resolusi terkait Myanmar di AIPA yang didorong oleh DPR.
Baca juga: DPR Sahkan Revisi UU ASN
“Saya mengapresiasi dukungan kemanusiaan Uni Eropa terhadap Myanmar dan menekankan pendekatan kolaboratif terhadap krisis tersebut,” ujar Fadli Zon.
Terkait isu Laut China Selatan, Fadli Zon menekankan pentingnya perdamaian, kebebasan navigasi, dan kepatuhan terhadap hukum internasional di kawasan, khususnya United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS).
Fadli Zon juga menyoroti peran Indonesia dalam Satuan Tugas (Task Force) IPU untuk mengatasi konflik di Ukraina. Perwakilan Indonesia menganjurkan dialog, penyelesaian damai yang berkelanjutan, dan penghormatan terhadap integritas kedaulatan negara.
Pada pertemuan tersebut, kedua parlemen sepakat mengadakan dialog resmi lanjutan. Salah satu topik yang menjadi pembahasan adalah perdamaian dan penyelesaian krisis di Palestina.
Baca juga: Sah, DPR Setujui Arsul Sani jadi Hakim MK
Oleh karena itu, DPR mengajak Parlemen Uni Eropa meneruskan komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan kemitraan proaktif.
“Kami memiliki potensi untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai bagi rakyat dan generasi mendatang bersama-sama,” tuturnya.
Sebagai informasi, pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana dan Gilang Dhielafararez, serta Anggota BKSAP Agustina Wilujeng Pramestuti.
