Wakil Ketua DPR Sebut Wacana Kemenkominfo Sensor Konten Platform OTT Perlu Dikaji

Kompas.com - 22/08/2023, 16:26 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

?Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus saat memberikan keterangan usai menghadiri Rapat Paripurna, Selasa, (22/8/2023). 
Foto: Runi/rni ?Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus saat memberikan keterangan usai menghadiri Rapat Paripurna, Selasa, (22/8/2023).

 

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Lodewijk F Paulus mengatakan, wacana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyensor sejumlah platform over-the-top (OTT) yang tayang di Indonesia perlu dikaji.

“Tentu namanya seorang menteri baru (Menkominfo Budi) ingin buat suatu terobosan. Waktu akan membuat terobosan tentunya dia akan melihat dari sisi peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian terkait etika, hal ini di Indonesia sangat berkaitan dengan budaya bangsa Indonesia. Mungkin kalau di luar tidak ada masalah, tetapi di Indonesia itu (bisa) menjadi masalah,” ujar Lodewijk dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Dpr.go.id, Selasa (22/8/2023).

Perlu diketahui, wacana tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebagai tindak lanjut dari adanya perilaku platform OTT yang tidak sebanding dengan lembaga lain yang menayangkan film.

Baca juga: Soal UU ITE Sering Dijadikan Alat Kriminalisasi, Anies: Pasal Karet Harus Direvisi

Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mencontohkan, kemunculan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengundang pro kontra di tengah masyarakat.

Oleh karena itu,Lodewijk menyarankan agar Kemenkominfo mengkaji terlebih dahulu wacana untuk menyensor konten platform OTT.

”Jadi wacana itu kita (kaji) lihat saja dulu. Toh, nanti kita akan bahas dan lihat nilai baiknya atau nilai jeleknya seperti apa, serta dampaknya kepada masyarakat seperti apa," ucapnya.

Ia yakin bahwa wacana Kemenkominfo tersebut memiliki tujuan baik, seperti halnya UU ITE yang menggambarkan kebaikan untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga: Bawaslu Dinilai Amburadul, Komisi II DPR: Penuh Nuansa Kepentingan, Calon Anggota yang Lulus Dibuat Tak Lolos

Meski bertujuan baik, sebut Lodewijk, UU ITE juga mendapat komplain hingga harus direvisi.

Untuk diketahui, wacana penyensoran konten platform OTT muncul agar masyarakat tidak terpapar hal-hal di luar etika.

Menurut Lodewijk, hal tersebut sudah sesuai dengan penyampaian Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) saat pidato kenegaraan bahwa etika bangsa sudah mulai berkurang.

”Juga dengan waktu tinggal (masa jabatan), katakan satu tahun lebih untuk menteri ini (Menkominfo Budi) bertugas. Ya kita lihat lah demi kebaikan dan kita juga lihat pidato presiden kemarin kok etika bangsa ini sudah berkurang, nah tentunya terkait dengan itu,” tuturnya.

 

Terkini Lainnya
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik
DPR
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
DPR
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun
DPR
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB
DPR
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk
DPR
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum
DPR
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
DPR
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
DPR
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
DPR
DPR
DPR "Walk Out" Saat Israel Ajukan Draf Kemanusiaan di Sidang IPU, Fadli Zon: Kita Anti Penjajahan
DPR
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
DPR
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
DPR
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
DPR
Kutuk  Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
Kutuk Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
DPR
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke