AIPA 2023 Hasilkan Resolusi Konflik Myanmar, Akan Bentuk dan Kirim Tim ke Sana

KOMPAS.com -  Sidang Umum ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Inter Parliamentary Assembly ( AIPA) Ke-44 yang berlangsung di Jakarta dari 5-10 Agustus 2023, telah menghasilkan beberapa resolusi serta keputusan.

Salah satu resolusi yang dihasilkan adalah membentuk tim monitoring guna mencapai perdamaian terkait konflik di Myanmar.

Resolusi tentang Myanmar itu dihasilkan Komite Bidang Politik AIPA. Komite ini sendiri menghasilkan enam resolusi, dengan dua di antaranya merupakan usul dari Indonesia. Apa sajakah itu?

Pertama adalah Resolusi Menjaga Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas Kawasan melalui Dialog dan Kolaborasi (Resolution on Maintaining Regional Peace, Security and Stability through Dialogue and Collaboration).

Kedua, Resolusi Kerja Sama Parlemen dalam Berkontribusi pada Perdamaian Jangka Panjang di Myanmar (Resolution on Parliamentary Cooperation in Contributing to Long-lasting Peace in Myanmar).

Baca juga: Fadli Zon: Parlemen ASEAN Akan Bantu Penyelesaian Konflik di Myanmar

“Soal Myanmar kami akan membentuk satu badan atau satu komite, mungkin komite ad-hoc untuk memonitor pelaksanaan five point consensus dari sisi parlemen,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (11/8/2023).

Menurut Fadli Zon, tim tersebut juga akan membantu memantau pelaksanaan Konsensus 5 Poin penyelesaian konflik di Myanmar yang telah disepakati negara-negara Asia Tenggara.

Fadli menambahkan, Komite Politik AIPA juga berencana mengunjungi Myanmar dalam rangka untuk melihat langsung kondisi masyarakat di sana.

“Semacam special envoy (utusan khusus) dari Parlemen,” jelas Fadli Zon.

Seperti Task Force Konflik Rusia-Ukraina

Fadli Zon mengatakan, rencana utusan khusus itu seperti task force konflik Rusia-Ukraina yang dihasilkan dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Indonesia pada 2022.

Forum parlemen dunia tersebut mengirim perwakilan ke Rusia dan Ukraina untuk memantau kondisi masyarakat kedua negara yang terdampak perang sekaligus mendorong perdamaian lewat Diplomasi Parlemen.

Fadli Zon sendiri menjadi perwakilan dari parlemen Asia Pasifik dalam Task Force IPU yang mengunjungi Rusia dan Ukraina.

Baca juga: Jokowi: Upaya ASEAN untuk Bantu Myanmar Terus Dilakukan

Menurutnya, task force ini melihat langsung wilayah Bucha dan Irpin, kota kecil di utara Kiev yang terdampak perang cukup parah karena bangunan tempat tinggal, pusat bisnis, dan sejumlah fasilitas publik mengalami kerusahan.

Tak hanya itu, Task Force IPU pun turut menggelar dialog dengan Ketua Parlemen Ukraina.

"Saya bagian 1 dari 8 orang yang ke sana. Setiap wilayah geopolitik ada satu perwakilan, saya mewakili Asia Pasifik. Ada 8 orang seluruh dunia, kami datang juga ke Kiev dan juga ke Moskow," tutur Fadli.

Belum disepakti semua anggota AIPA

Berbeda dengan Task Force IPU, Fadli Zon mengatakan bahwa pengiriman utusan khusus dari AIPA ke Myanmar belum menjadi keputusan resmi, sebab masih ada perdebatan di antara anggota parlemen AIPA.

Fadli mengatakan, sebagian anggota parlemen AIPA yang mengikuti rapat Komite Politik setuju untuk berkunjung ke Myanmar, tetapi ada juga yang menolak dengan bermacam alasan.

“Melalui proses perdebatan yang cukup panjang. Nanti dari hasil resolusi ini, kami terjemakan realisasinya, bentuknya sepeti apa. Nanti akan dibahas lagi, kita harapkan tidak terlalu lama lagi. Kita akan mencoba menjemput bola," ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat V itu.

Fadli berharap, AIPA akan menyepakati pengiriman utusan khusus sebagai upaya dari AIPA dalam mengambil peran lebih besar untuk memfasilitasi dialog inklusif sebagai bagian rekonsiliasi di Myanmar.

DOK. DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani berfoto bersama sembilan Ketua Parlemen di ASEAN, di Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Minggu (6/8/2023).

Dengan mengirimkan utusan khusus, kata Fadli, AIPA dinilai dapat lebih berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Myanmar karena bisa melihat langsung dampak dari krisis yang terjadi di negara tersebut.

“Kami berharap demikian, tapi belum sebuah keputusan. Tapi ini adalah satu langkah kita membuka diri untuk membentuk suatu macam komite Ad-hoc untuk parliamentary visit ke sana," terang Fadli.

Selain rencana pembentukan tim khusus, Komisi Politik AIPA juga sepakat terlibat dengan negara-negara observer (pengamat) yang kemarin turut menghadiri Sidang Umum Forum Parlemen ASEAN itu dalam mengumpulkan bantuan kemanusiaan multilateral untuk rakyat Myanmar.

Komite Politik AIPA juga menekankan pentingnya tindakan kolektif dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk mendukung upaya menuju perdamaian, stabilitas, keharmonisan, dan rekonsiliasi di Myanmar.

Baca juga: Puan Ajak Seluruh Parlemen Negara ASEAN Berpartisipasi Wujudkan Perdamaian di Myanmar

Hal itu sebagaimana disampaikan dalam pesan Presiden AIPA ke-44 Puan Maharani saat ASEAN-AIPA Leaders' Interface (pertemuan antara pimpinan parlemen dengan pimpinan negara Asia Tenggara) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada Mei 2023 lalu.

Fadli optimistis gagasan dari Komite Politik AIPA akan berperan besar untuk membantu persoalan krisis kemanusiaan di Myanmar.

“Nanti akan dibahas lagi terkait utusan khusus itu, kami harapkan tidak terlalu lama lagi. Kita akan mencoba menjemput bola,” ujarnya.

Selain resolusi terhadap konflik di Myanmar, Sidang Umum AIPA ke-44 yang baru saja selesai digelar di Jakarta itu menghasilkan 29 resolusi yang telah disepakati oleh seluruh anggota AIPA. Jadi total ada 30 resolusi yang dihasilkan.

Sebanyak 30 resolusi itu berasal dari Komite Parlemen Wanita, Komite Parlemen Muda atau Young Parliamentarians of AIPA (YPA), Komite Urusan Politik, Komite Ekonomi, Komite Urusan Sosial, Komite Urusan Organisasi, dan Komite Urusan Organisasi.

Baca juga: Puan dan Parlemen AIPA Bahas Sejumlah Isu, dari Penguatan Kawasan hingga Konflik Laut China Selatan

Terkait pelaksanaan Sidang Umum ke-44, Fadli Zon menilai delegasi parlemen dari ASEAN, negara observer dan organisasi internasional merasa puas dengan pelayanan DPR RI sebagai tuan rumah.

Bahkan, kata Fadli, ada yang merasa terpukau karena DPR RI menampilkan wajah Indonesia yang kental akan nilai-nilai budaya.

"Pada umumnya mereka sangat puas dan mereka sangat apresiasi terhadap hospitality (keramahan) Indonesia, pertemuan-pertemuannya secara substantif juga tajam dan ada kemajuan-kemajuan di berbagai isu," terang Fadli.

Keketuaan DPRI RI di AIPA 2023

Seperti diketahui, Sidang Umum AIPA Ke-44 merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA pada 2023, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Event parlemen se-Asia Tenggara itu diikuti oleh sekitar 600 orang.

DOK. DPR RI Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023, Puan Maharani resmi menutup rangkaian Sidang Umum AIPA Ke-44 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Ketua DPR RI sekaligus Presiden AIPA 2023 Puan Maharani menyatakan, parlemen terbukti relevan untuk menjaga perdamaian, membangun kepercayaan atau trust building, dan menurunkan ketegangan geopolitik di kawasan.

"Kami percaya perbedaan antarnegara harus diselesaikan di meja perundingan dan bukan di medan konflik terbuka melalui diplomasi dan bukan dengan kekerasan," kata Puan.

"Kami percaya the power of dialogue, terutama karena kita sedang menghadapi tantangan yang disebabkan meruncingnya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara," ucap Puan saat penutupan Sidang Umum AIPA ke-44, Rabu (9/8/2023),

Dalam isu kemanusiaan di Myanmar, kata Puan, seluruh delegasi Sidang Umum AIPA ke-44 menyepakati untuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin penyelesaian konflik di Myanmar.

Baca juga: Usai Tutup Sidang AIPA Ke-44, Puan Gelar Solidarity Dinner sebagai Wujud Esensi ASEAN

Puan mengatakan, AIPA harus siap untuk mencari terobosan dalam membangun dialog dengan pihak-pihak terkait di negara yang masih berkonflik tersebut.

"Parlemen anggota AIPA juga perlu menjaga keberlangsungan demokrasi di Asia Tenggara. Sebagai satu keluarga besar, kita harus menjaga dan saling mengingatkan jangan sampai terjadi kemunduran proses demokrasi di Asia Tenggara," tegasnya.