Lewat Sidang Umum Ke-44 AIPA, Puan Harap Parlemen Responsif Atasi Perubahan Iklim hingga Rantai Pasok Global

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sekaligus Presiden Organisasi Antarparlemen Negara ASEAN (AIPA) ke-44 Puan Maharani berharap, parlemen dapat berperan dan responsif dalam mengatasi berbagai tantangan global.

"Pada saat bumi semakin panas akibat perubahan iklim, di saat terjadinya disrupsi rantai pasok global (global supply chain). Karenanya, diharapkan parlemen dapat berperan dan responsif dalam menjawab berbagai tantangan, serta berkontribusi mengatasinya," imbuhnya dalam siaran pers yang dikutip melalui dpr.go.id, Senin (31/7/2023).

Sebab, lanjut Puan, berbagai krisis tersebut berdampak bagi rakyat di Asia Tenggara.

Oleh karenanya, ia menilai bahwa timing penyelenggaraan AIPA atau Sidang Umum ke-44 AIPA dengan tema “Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN” sangat tepat.

Baca juga: Pimpin Sidang AIPA Ke-44, Puan Ajak Anggota Kedepankan Semangat ASEAN Solidarity

Pasalnya, kata Puan, kegiatan tersebut diadakan saat meruncingnya ketegangan akibat persaingan kekuatan besar di kawasan.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat konferensi pers usai memimpin Sidang Komite Eksekutif yang merupakan bagian dari Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta, Minggu, (6/8/2023).

Dalam kegiatan tersebut juga menyetujui agenda rapat untuk Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial, Komisi Organisasi, Komisi Perempuan, serta Komisi Pemuda.

Selain itu, Puan menjelaskan bahwa AIPA ke-44 akan diikuti oleh 9 Ketua Parlemen ASEAN, 18 negara observer dan tamu, serta 9 organisasi internasional yang telah terdaftar.

Baca juga: Sulit Didaur Ulang, Rokok Elektrik Bikin Pusing Parlemen Inggris

"Total keseluruhan delegasi yang akan mengikuti Sidang Umum AIPA ke-44 adalah 568 delegasi," ucapnya.

Adapun beberapa hal yang akan dibahas pada AIPA ke-44 adalah upaya menurunkan ketegangan geopolitik (geopolitical tension) akibat persaingan antara kekuatan besar di Asia Tenggara.

Penurunan ketegangan geopolitik perlu dilakukan karena stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Asia Tenggara.

Upaya tersebut juga merupakan dukungan AIPA bagi lima poin dalam konsensus bagi penyelesaian situasi Myanmar.

Baca juga: Junta Myanmar Potong 6 Tahun Hukuman Penjara untuk Aung San Suu Kyi

Selain itu, juga akan dibahas upaya membangun ekonomi hijau serta energi terbarukan di Asia Tenggara sebagai dukungan bagi penanganan krisis iklim.

Sebagai informasi, dalam konferensi pers tersebut hadir Ketua Badan Kerja-Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhiela Fararez.