Fadli Zon Paparkan 6 Poin Strategis Usulan DPR untuk Resolusi AIPA Ke-44

KOMPAS.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon memaparkan enam poin strategis sebagai bagian dari resolusi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 atau 2023.

Sebagai tuan rumah dalam Sidang AIPA ke-44, DPR RI mengusulkan enam resolusi tersebut untuk mengatasi berbagai persoalan di kawasan, mulai dari masalah domestik hingga tantangan eksternal.

“Pertama, DPR mengusulkan resolusi mengenai upaya memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan,” ujar Fadli dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/8/2023).

Isu tersebut, lanjut dia, sangat penting untuk diangkat mengingat tingginya daya tarik ASEAN dalam percaturan geopolitik global. Pada saat yang sama, kondisi ini tentu mendatangkan ancaman bagi stabilitas dan keamanan ASEAN.

Baca juga: Majelis Umum PBB Adopsi Resolusi Kecam Penodaan Kitab Suci

Kedua, kata Fadli, resolusi soal upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Myanmar.

“Seperti kita ketahui, telah terjadi konflik politik di Myanmar setidaknya sejak Junta Militer mengambil alih pemerintahan. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 6.000 warga sipil dan berbagai kekerasan yang masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh karena itu, lanjut Fadli, DPR RI ingin mendorong parlemen melakukan terobosan bagi penyelesaian konflik di Myanmar.

Ketiga, DPR RI mengusulkan resolusi mengenai transisi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan rendah karbon.

“Dalam hal ini, kami ingin mendorong agar transisi hijau dapat diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan masing-masing negara,” ucap Fadli.

Baca juga: PBB Loloskan Resolusi Kebencian Agama Setelah Pembakaran Al Quran, AS dan UE Menolak

Keempat, sebut dia, DPR RI juga mengusulkan satu draft resolusi yang berkaitan dengan pekerjaan dan keterampilan hijau.

Fadli mengatakan, pihaknya melihat bahwa aspek penyiapan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja dalam upaya menuju transisi hijau masih belum maksimal.

“Melalui resolusi itu, kami ingin mendorong gerakan masif dari parlemen dalam upaya menyiapkan tenaga kerja hijau,” imbuhnya.

Poin kelima adalah aspek kepemudaan. Dalam hal ini, DPR RI mengusulkan resolusi mengenai penguatan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan inklusif, transformasi ekonomi dan partisipasi demokratis.

Baca juga: Tak Setuju Dicap Otoriter, Ahmad Dhani: Aku Sangat Demokratis

Untuk itu, kata Fadli, parlemen di setiap negara anggota ASEAN didorong agar memberikan dukungan penuh bagi pelibatan generasi muda sebagai motor pembangunan dan demokrasi.

“Dan keenam, DPR RI mengusulkan resolusi mengenai peningkatan ketahanan ASEAN melalui kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender,” jelasnya.

3 kunci keketuaan AIPA 2023

Untuk diketahui, rangkaian pelaksanaan Sidang Umum AIPA diselenggarakan pada 5 Agustus 2023 sampai 11 Agustus 2023 di Jakarta.

Pada 2023, DPR RI mendapat mandat menjabat keketuaan AIPA dengan visi “Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN.”

Baca juga: Di Sidang AIPA Ke-44, DPR Bakal Dorong Pemerintah RI Ambil Langkah Out of The Box Jaga ASEAN

Fadli Zon menegaskan bahwa responsive, stable, dan prosper menjadi tiga kata kunci keketuaan AIPA 2023.

Dengan mengusung semangat tersebut, AIPA mendorong agar ASEAN dapat lebih lentur dan adaptif dalam menyikapi dinamika yang terjadi di kawasan.

“Penyelenggaraan AIPA ke-44 merupakan salah satu wujud peran aktif DPR RI dalam menjalankan peran diplomasi parlemen,” imbuh Fadli.

Ia mengungkapkan, peran Indonesia sebagai natural leaders di kawasan Asia Tenggara akan memberikan dorongan kekuatan strategis bagi ASEAN dalam menghadapi tantangan global dan regional yang terus berkembang.

Untuk diketahui, saat ini, di setiap kawasan tak terkecuali ASEAN, dihadapkan pada fenomena shifting paradigm, yakni bergesernya pandangan terutama dari para pemimpin negara-negara di dunia dalam menilai lingkungan strategis global dan regional.

Baca juga: Jenis-jenis Lingkungan Kerja

“Itu sebabnya, khususnya di ASEAN, tantangan yang dihadapi menjadi lebih tidak mudah. Di satu sisi setiap negara anggota memiliki masalah domestik yang harus diatasi,” imbuh Fadli.

Di sisi lain, lanjut dia, ada tantangan eksternal yang secara potensial dan aktual pasti memengaruhi dinamika kawasan Asia Tenggara.

Dinamika tersebut, seperti konflik Laut China Selatan, persaingan Amerika Serikat (AS)-China, konflik di Selat Taiwan, konfrontasi di Semenanjung Korea, perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim, krisis keuangan global, serta krisis energi dan pangan.

Adapun Sidang Umum ke-44 AIPA dihadiri oleh sembilan parlemen dari seluruh negara-negara anggota AIPA, kecuali Myanmar.

Baca juga: Junta Myanmar Potong 6 Tahun Hukuman Penjara untuk Aung San Suu Kyi

Sembilan parlemen yang dimaksud, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Selain kesembilan parlemen negara anggota tersebut akan hadir pula 18 dari 20 negara peninjau (observer).

Selain perwakilan parlemen dari negara-negara tersebut, DPR RI juga mengundang berbagai institusi internasional dan stakeholder internasional, seperti ASEAN, Inter-Parliamentary Union (IPU), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Freeland Foundation.

Kemudian, International Conservation Caucus Foundation (ICCF), Parliamentary Center of Asia (PC Asia), Food and Agriculture Organization (FAO), dan United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).