Anggota Komisi VIII DPR Terima Keluhan Jemaah Haji di Muzdalifah

Kompas.com - 29/06/2023, 22:18 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI John Kenedy Aziz menerima sejumlah keluhan dari para calon jemaah haji, mulai dari kepanasan di Muzdalifah karena keteralmabatan kedatangan bus, air conditioner (AC) tidak berfungsi, overcapacity tenda, hingga toilet kurang.Dok. Humas DPR RI Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI John Kenedy Aziz menerima sejumlah keluhan dari para calon jemaah haji, mulai dari kepanasan di Muzdalifah karena keteralmabatan kedatangan bus, air conditioner (AC) tidak berfungsi, overcapacity tenda, hingga toilet kurang.

KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) John Kenedy Aziz berkesempatan mengunjungi Maktab Nomor 54 Kloter 02 Kabupaten/Kota Pariaman dan Kota Padang.

Pada pertemuan tersebut, anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR itu menerima sejumlah keluhan dari para calon jemaah haji.

Adapun keluhan yang disampaikan mulai dari kepanasan di Muzdalifah karena keterlambatan kedatangan bus, air conditioner (AC) tidak berfungsi, overcapacity tenda, hingga toilet kurang.

"Saya melihat secara langsung bagaimana perkembangan jemaah haji setelah tragedi Muzdalifah. Mendengarkan cerita mereka turut merasa perihatin pada pukul 14.00 siang waktu setempat panas-panasan masih berada di Musdalifah,” ujar John dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (29/6/2023).

Ia menambahkan, bahkan di sana tidak tersedia makanan dan minuman. Jemaah haji asal Indonesia pun belum memperoleh kepastian kapan akan sampai di Kota Mina.

Baca juga: Dapati Jemaah Lansia Pingsan Usai Lempar Jumrah, Timwas Haji DPR Sesalkan Tak Ada Kursi Roda dan Makanan

“Alhamdulilah, sebagian besar jemaah haji dalam kondisi sehat, tapi ada pula yang masih diinfus. Saya turut berdukacita ada satu orang yang meninggal dari insiden tersebut,” kata John.

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Golkar itu menjelaskan, di pertendaan juga ada keluhan soal AC padam saat jemaah haji tinggal selama dua hari di sana.

Terkait overcapacity, imbuh dia, tenda yang semestinya berkapasitas 100 atau 200 orang, diisi satu setengah kali lipat dari kapasistas semestinya.

“Hal itu mengakibatkan para jemaah haji nongkrong-nongkrong dan tidur-tiduran di gang-gang kecil. Bahkan, ada yang membuat tenda darurat diisi dengan kasur. Lalu, di setiap tenda ada yang kasurnya sudah lengkap tetapi banyak juga kasurnya yang kurang," paparnya.

Baca juga: Komisi VIII DPR Ingatkan Kemenag Antisipasi Pergerakan Jemaah Haji Saat Lempar Jumroh

Sementara, terkait kekurangan toilet, imbuhnya, sebagian besar jemaah harus antre selama satu hingga dua jam.

Bahkan, ada yang sampai mengeluarkan hadas karena sudah tidak tahan di pakaiannya.

"Nah, ini tentu menjadi perhatian kami. Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak sekali toilet-toilet dengan antrean panjang oleh para jemaah haji. Mereka pun berharap, setelah dari Mina dapat kembali ke hotel. Mereka juga berharap bus yang akan mengantar ke hotel di Masjidil Haram tiba tepat waktu dan tidak over time lagi,” terangnya.

John menegaskan pemerintah untuk memperhatikan saran dari rakyat ataupun anggota DPR. Sesuai tugas dan fungsi, imbuh Dia, anggota DPR menyerap aspirasi langsung dari masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah.

Baca juga: Jemaah Haji Indonesia Sempat Terlantar di Muzdalifah, Ketua Komisi VIII DPR Ungkap 2 Faktor Penyebabnya

"Pada rapat terakhir di DPR dihadiri oleh Menteri Agama. Hal itu sudah kami sampaikan mengenai rekayasa risiko-risiko seumpa tiba-tiba terjadi insiden seperti di Musdalifah kemarin. Kami berharap, DPR bersama pemerintah dapat bersinergi untuk memecahkan masalah mengenai pemberangkatan atau pelaksanaan ibadah haji,” kata John.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke