Penyelenggaraan Haji Tuai Masalah, Ketua Komisi VIII Minta Pemerintah Lakukan Perbaikan

Kompas.com - 23/06/2023, 08:10 WIB
A P Sari

Penulis

Ketua Komisi VII Ashabul Kahfi saat rapat kerja dengan Kepala Daker Madinah dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi di Kantor Misi Haji Indonesia Daker Madinah di Arab Saudi, Kamis (22/6/2023).DOK. DPR RI Ketua Komisi VII Ashabul Kahfi saat rapat kerja dengan Kepala Daker Madinah dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi di Kantor Misi Haji Indonesia Daker Madinah di Arab Saudi, Kamis (22/6/2023).

KOMPAS.com -Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ashabul Kahfi meminta agar pemerintah segera melakukan perbaikan terkait masalah-masalah yang dikeluhkan para jemaah haji.

Berbagai masalah tersebut berhasil dikumpulkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR lewat temuan lapangan di Kota Madinah.

Setidaknya, ada empat poin utama yang menjadi evaluasi selama penyelenggaraan ibadah haji di Madinah, yakni katering, pemondokan, transportasi, dan kesehatan.

" Ibadah haji ini kan belum berakhir, jemaah nanti juga masih akan berbondong-bondong masuk ke Madinah untuk melakukan arbain. Tentu kita harapkan ada perbaikan-perbaikan dari sisi katering, pemondokan, transportasi, kesehatan," papar Kahfi melalui keterangan persnya, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Komisi VIII DPR Dorong Kemenag Cabut Izin Ponpes Al-Zaytun jika Bertentangan dengan Ajaran Islam

Hal tersebut disampaikan Kahfi usai rapat kerja dengan Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi di Kantor Misi Haji Indonesia Daker Madinah di Arab Saudi, Kamis (22/6/2023).

Kahfi melanjutkan, Timwas Haji DPR akan terus mengawasi dan mengawal penyelenggaraan haji 2023 agar berjalan dengan lancar.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) I itu menjelaskan, masalah pertama adalah terkait pemondokan.

"Kemarin saya sudah sampaikan ada satu kamar diisi sampai lima orang, sementara harusnnya tiga orang agar jemaah haji lebih nyaman," terangnya.

Kemudian, ada masalah keterbatasan tenaga medis untuk melayani pasien serta kurangnya ketersediaan obat-obatan untuk melayani para jemaah.

Baca juga: Ketua Komisi VIII Usulkan Jemaah Haji Gelombang II Langsung Mendarat di Jeddah

Ada pula kendala terkait transportasi para jemaah haji serta masalah layanan katering yang banyak dikeluhkan peserta.

"Kami sudah sampaikan tadi kepada Kepala Daker Madinah dan Dubes Arab untuk Indonesia. Kita saling memahami dan mengakui bahwa memang ada beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Namun, secara umum cukup bagus penyelenggaraan haji di Madinah," imbuh Kahfi.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke