DPR Dituding Minta 80 Jatah Kursi Garuda Indonesia, Sekjen DPR: Kami Bayar, Bukan Gratis

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang terkesan menuding DPR meminta "jatah" kursi Garuda Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Dia menjelaskan, dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR membentuk dua tim pengawasan, yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan haji, tim yang terdiri dari anggota DPR dan pendukung dari Sekjen DPR RI itu membutuhkan 80 kursi business class.

Indra pun menegaskan, permintaan pihaknya kepada Garuda Indonesia untuk menyediakan 80 kursi business class dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan akan dibayar penuh Sekjen DPR.

"Sampai tiga hari lalu kami belum mendapat gambaran yang pasti dari biro travel kami. Maka dari itu, saya teleponlah Direktur Utama (Dirut) Garuda untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya kami bayar, bukan gratis,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Duduk Perkara DPR Minta Jatah Kursi Business Class Garuda untuk Berangkat Haji

Dia menyebutkan, pihaknya sudah menyediakan anggaran perjalanan untuk kepentingan tugas negara, termasuk terkait pengawasan pelaksanaan haji di Tanah Suci oleh DPR.

“Jadi, jangan salah paham karena ini bukan konteksnya minta-minta untuk kepentingan pribadi. Kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR,” tegasnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Indra menambahkan, pemilihan maskapai Garuda Indonesia untuk penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR menjadi pilihan utama dibandingkan maskapai asing.

Alasannya adalah maskapai Garuda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga ketika DPR menggunakan fasilitas tersebut akan memberi pemasukan bagi negara.

Baca juga: Alasan DPR Minta 80 Kursi Business Class Garuda: Pengawasan Ibadah Haji

“Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Semangatnya kan merah putih. Dibanding kalau kita menggunakan maskapai asing, uangnya nanti buat negara lain, dong,” tandasnya.

Indra menegaskan, DPR akan mencari alternatif maskapai asing apabila Garuda tidak bisa menyiapkan 80 kursi. Namun, DPR tetap ingin Garuda Indonesia yang menjadi pilihan utama.

"Alternatifnya ya kita harus dari penerbangan asing. Kalau Garuda-nya enggak ada seat-nya mau gimana? Naik perahu?" imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci.

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Saat Dirut Garuda Diminta Siapkan 80 Kursi Kelas Bisnis bagi DPR untuk Berangkat Haji...

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk kepentingan DPR itu. Sebab, pihaknya memerlukan izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.