2 Jenazah Pekerja Migran Dipulangkan Setiap Hari, Gus Imin: Indonesia Darurat Perdagangan Orang

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Jumat, 2 Juni 2023
akil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar DOK. Humas DPR RI akil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinatot Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) segera mengevaluasi  faktor-faktor yang menyebabkan kematian pekerja migran selama bekerja di luar negeri.

Dia juga meminta BP2MI meningkatkan pengawasan terhadap pekerja migran yang tengah dan akan bekerja di luar negeri, khususnya dalam mencegah keberangkatan pekerja migran ilegal.

"Kalau dilihat dari data BP2MI saya kira Indonesia sudah masuk situasi darurat perdagangan orang. Dalam tiga tahun terakhir, per hari rata-rata dua jenazah pekerja migran dikembalikan ke Tanah Air dan rata-rata empat pekerja migran pulang dalam kondisi sakit, depresi, hilang ingatan, atau cacat," ujarnya di Jakarta, Jumat (2/6/2023).

Pria yang akrab disapa Gus Imin itu pun mendorong payung hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk lebih diperkuat lagi.

Salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah mengkaji kembali Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Baca juga: Marak Kasus TPPO, Komisi III Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Rekrutmen PMI ke Luar Negeri

"Salah satu yang perlu diperkuat tentu saja payung hukumnya (TPPO). Kami sudah punya UU TPPO dan ini perlu ditinjau ulang karena modus operandi TPPO ini semakin beragam," katanya dalam siaran pers.

Gus Imin juga mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen dalam mengungkap dan memberantas mafia TPPO. Sebab, kasus TPPO di Indonesia cenderung seperti fenomena gunung es.

"Kasus-kasus yang terungkap hanya segelintir kejadian, dan nampaknya masih banyak kasus dan pelaku TPPO yang belum terungkap,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap, pemerintah dan aparat dapat memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bagi pekerja migran dengan membersihkan mafia TPPO.

Di sisi lain, Gus Imin juga mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin merestrukturisasi Satuan Tugas (Satgas) Tim TPPO.

Baca juga: Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada Backing

Dia menilai, kebijakan Jokowi adalah langkah konkret di tengah maraknya perdagangan orang, terutama dengan modus rekrutmen pekerja migran di luar negeri.

"Ya, tentu saya mendukung keinginan pak Jokowi yang ingin merestrukturisasi Satgas TPPO. Ini bagus sebagai langkah memperkuat perlindungan untuk saudara-saudara kita, terutama yang pekerja migran," katanya.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
HUT Ke-78 DPR, Puan Ingatkan Anggota Dewan untuk Tak Marah-marah Saat Debat
HUT Ke-78 DPR, Puan Ingatkan Anggota Dewan untuk Tak Marah-marah Saat Debat
DPR
Anggota Paspampres Aniaya Warga Sampai Tewas, Lodewijk Minta Pemerintah Berikan Hukuman Setimpal
Anggota Paspampres Aniaya Warga Sampai Tewas, Lodewijk Minta Pemerintah Berikan Hukuman Setimpal
DPR
Sadar Belum Maksimal Perjuangkan Aspirasi Rakyat, Puan Bakal Maksimalkan Fungsi dan Kewenangan DPR
Sadar Belum Maksimal Perjuangkan Aspirasi Rakyat, Puan Bakal Maksimalkan Fungsi dan Kewenangan DPR
DPR
HUT Ke-78 DPR RI, Puan Paparkan Capaian DPR Selama Setahun
HUT Ke-78 DPR RI, Puan Paparkan Capaian DPR Selama Setahun
DPR
Anggota Paspampres Aniaya Pemuda hingga Tewas, Fadli Zon: Tidak Berperikemanusiaan, Sangat Sadis
Anggota Paspampres Aniaya Pemuda hingga Tewas, Fadli Zon: Tidak Berperikemanusiaan, Sangat Sadis
DPR
Wakil Ketua DPR Harap Kroasia Bisa Jadi Pintu Masuk Eskpor CPO Indonesia ke Eropa
Wakil Ketua DPR Harap Kroasia Bisa Jadi Pintu Masuk Eskpor CPO Indonesia ke Eropa
DPR
Indra Iskandar Paparkan Peran Setjen DPR dalam Bantu Legislatif Hasilkan UU
Indra Iskandar Paparkan Peran Setjen DPR dalam Bantu Legislatif Hasilkan UU
DPR
Biaya Pemilu Besar, DPR Minta Pemerintah Kaji Kembali Sistem Pemilu yang Sudah Ada
Biaya Pemilu Besar, DPR Minta Pemerintah Kaji Kembali Sistem Pemilu yang Sudah Ada
DPR
Bertemu Mahasiswa Malaysia, Sufmi Dasco: Dunia Berharap Besar pada ASEAN, Khususnya Indonesia-Malaysia
Bertemu Mahasiswa Malaysia, Sufmi Dasco: Dunia Berharap Besar pada ASEAN, Khususnya Indonesia-Malaysia
DPR
Atasi Polusi Udara di Jakarta, Komisi IV Segera Bentuk Panitia Kerja
Atasi Polusi Udara di Jakarta, Komisi IV Segera Bentuk Panitia Kerja
DPR
Buleleng Jadi Kabupaten Termiskin di Bali, Ribuan Warga Minta Gus Imin Perjuangkan Pembangunan Bandara Bali Utara
Buleleng Jadi Kabupaten Termiskin di Bali, Ribuan Warga Minta Gus Imin Perjuangkan Pembangunan Bandara Bali Utara
DPR
Wapres Berkantor di Papua, Wakil Ketua DPR: Bagus, Bisa Potong Rantai Komando
Wapres Berkantor di Papua, Wakil Ketua DPR: Bagus, Bisa Potong Rantai Komando
DPR
Wakil Ketua DPR Sebut Wacana Kemenkominfo Sensor Konten Platform OTT Perlu Dikaji
Wakil Ketua DPR Sebut Wacana Kemenkominfo Sensor Konten Platform OTT Perlu Dikaji
DPR
Polusi Udara Semakin Buruk, Anggota Komisi IV DPR Minta Penanganannya Disesuaikan dengan Kondisi Daerah
Polusi Udara Semakin Buruk, Anggota Komisi IV DPR Minta Penanganannya Disesuaikan dengan Kondisi Daerah
DPR
Tekankan Pentingnya Politik Pembangunan Indonesia, Puan Singgung RPJPN 2025-2045
Tekankan Pentingnya Politik Pembangunan Indonesia, Puan Singgung RPJPN 2025-2045
DPR