Wakil Ketua Komisi VII DPR Doni Maryadi Oekon.
KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Doni Maryadi Oekon meminta Perusahaan Listrik Negara ( PLN) untuk membuat skema kapasitas penggunaan energi baru terbarukan ( EBT) bagi industri dan rumahan.
Upaya itu, sebutnya, penting dilakukan mengingat eksistensi EBT yang semakin populer dari hari ke hari. Masyarakat pun banyak yang sudah memahami penggunaan EBT saat ini.
"Jadi, yang paling betul adalah kapasitas dari industri atau kapasitas dari rumah itu memasang jangan melebihi kapasitas, jadi mereka di bawah kapasitas yang dibutuhkan, sehingga produksi dari PLN pun bisa diserap sebagian di industri atau rumah tangga," tutur Doni, dikutip dari keterangan persnya, Jumat (26/5/2023).
Hal tersebut disampaikan Doni usai melakukan pertemuan dengan Direksi dan Jajaran PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat (Jabar) di Bandung, Kamis (25/05/2023).
Baca juga: Revisi UU MK, DPR Sebut Pemerintah Sepakat Masa Jabatan Hakim MK Turun Jadi 10 Tahun
Dia menilai bahwa upaya tersebut perlu cepat dijalankan agar listrik menjadi bersih. Keberadaan listrik EBT juga penting di tengah masyarakat.
Ia menambahkan, selama ini, aturan ekspor dan impor terkait EBT masih belum memiliki kejelasan.
"Meskipun semula PLN memiliki concern terhadap ekspor impor EBT, tetapi sampai hari ini PLN tidak dapat memproduksi baterai sendiri. Jelas memang tadinya, PLN ada concern buat ekspor impor, jadi hasil dari PLTS ini kalau tidak diserap oleh rumah akan masuk ke jaringan PLN," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan bahwa Indonesia harus bisa berhenti menggunakan batu bara pada 2035-2060. Ia ingin ada transfer energi, dari semua fosil ke EBT.
Doni menjelaskan, Sukabumi merupakan daerah dengan nilai rasio elektrifikasi di Jabar sebesar 99.99.
Baca juga: CCTV di Tol Cipali Berkualitas Rendah, DPR: Betapa Malunya!
"Hal ini perlu dipelajari kenapa bisa terjadi, mengingat di Sukabumi juga memiliki pembangkit. Perlu dicari tahu apakah disebabkan oleh jaringan atau sistem yang ada. Namun, secara keseluruhan, kinerja PLN UID Jawa Barat dinilai cukup bagus, hanya saja mereka perlu lebih cepat masuk ke daerah-daerah terpencil agar segera mendapatkan aliran listrik," paparnya.
Menurutnya, aliran listrik yang mengalir di desa masih belum berjalan lancar. Campur tangan pihak swasta akan masalah ini juga perlu diregulasi dengan jelas agar tidak membebani masyarakat.
"Baik ini nantinya diatur dengan peraturan yang jelas, berapa mereka boleh jualannya atau cepat pemerintah masuk ke dalam daerah itu untuk listrik di daerah itu," tutur Doni.
Perlu diketahui, kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPR, di antaranya Adian Napitupulu, Mercy Chriesty Barends), Ridwan Hisjam, Arkanata Akram, Abdul Kadir Karding, Hendrik Sitompul, Mulyanto, Andi Yuliani Paris, dan Asman Abnur.
Baca juga: APBN Surplus Rp 234,7 Triliun, Ketua Banggar DPR Apresiasi Kinerja Pemerintah
