Hadiri Rakornas di UGM, Gus Imin Dorong Perubahan Transmigrasi Tradisional ke Modern Transpolitan

Kompas.com - 16/05/2023, 16:25 WIB
DWN,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong adanya perubahan transmigrasi dari konsep tradisional menjadi modern dan berasas transpolitan.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Imin itu, paradigma modernitas dalam program transmigrasi merupakan suatu keharusan.

"Konsep transmigrasi modern ini sebetulnya sudah ditawarkan sejak 2018 yang dikenal sebagai transmigrasi transpolitan, untuk menjawab berbagai permasalahan transmigrasi yang tengah dihadapi saat ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/5/2023).

Program tersebut, lanjut Gus Imin, mampu menyelenggarakan perencanaan hingga penempatan transmigran hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.

Baca juga: Hadiri Rakornas PAN, Jokowi Berpesan Agar Tak Salah Pilih Koalisi

Pernyataan itu disampaikan Gus Imin saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (16/5/2023).

Gus Imin menjelaskan, transmigrasi modern transpolitan merupakan salah satu upaya bersama untuk meningkatkan eksistensi program transmigrasi dalam percepatan pembangunan wilayah maupun pemerataan persebaran penduduk di Indonesia.

"Untuk itu saya berharap segenap stakeholder dapat memberikan dukungan untuk program transmigrasi transpolitan ini. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah dengan sharing anggaran, baik kementerian atau lembaga (K/L) ataupun pemerintah daerah (pemda)," imbuhnya.

Gus Imin menilai bahwa program transmigrasi merupakan program yang berhasil. Pasalnya, kata dia, transmigrasi saat ini telah memindahkan, menata, dan menempatkan penduduk sebanyak kurang lebih 2,2 juta kepala keluarga (KK) atau kurang lebih 9,2 juta jiwa.

Baca juga: Transmigrasi: Pengertian, Tujuan, Sejarah Singkat, dan Fasilitasnya

"Saya melihat program transmigrasi ini sebagai program yang berhasil. Program ini sukses memindahkan, menata dan juga menempatkan kurang lebih 2,2 juta KK, atau kalau jumlah seluruhnya mencapai 9,2 juta jiwa," imbuh Gus Imin.

Lokasi transmigrasi dorong peningkatan perekonomian

Pada kesempatan tersebut, Gus Imin mengungkapkan, lokasi transmigrasi yang mencakup wilayah perbatasan telah mendorong pembangunan dan peningkatan perekonomian di berbagai wilayah.

Utamanya, berbagai wilayah yang sebelumnya terisolasi baik secara akses maupun secara sumber daya.

"Kalau kita lihat data saat ini telah terbentuk 10.688 kelompok tani (poktan), 1.135 koperasi, 495 pasar, 812 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 50 kawasan sentra produksi crude palm oil (CPO)," ujar Gus Imin.

Baca juga: Upaya Majukan Perekonomian Desa, Djarum Latih 14 BUMDes

Selain itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, lokasi transmigrasi juga telah menyangga keamanan pasokan pangan.

Menurutnya, ada banyak lokasi transmigrasi yang menjadi lahan tanaman padi dengan luas mencapai 3,3 juta hektar (ha), jagung seluas 310.000 ha, dan sawit seluas 1,1 juta ha.

Gus Imin menilai, keberhasilan transmigrasi bukan hanya capaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) semata, melainkan keberhasilan banyak pihak yang terlibat.

Oleh karenanya, dia mendorong adanya kolaborasi antarsektor untuk membangun dan mengembangkan transmigrasi.

Baca juga: Transmigrasi di Indonesia, Riwayat Pemerataan dan Kesejahteraan

"DPR selaku representasi rakyat di parlemen bekerja bahu-membahu dengan pemerintah mewujudkan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Kita saling bermitra, saling mendukung untuk kebaikan dan kemaslahatan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tutur Gus Imin.

Selain dihadiri ribuan mahasiswa UGM peserta KKN, rakornas tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (MenterI Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.

Kemudian, hadir pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Ova Emilia, serta Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta Senthot Sudirman.

 

Terkini Lainnya
Anggota DPR Aceh Bantah Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen, Desak Menteri ESDM Percepat Penanganan

Anggota DPR Aceh Bantah Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen, Desak Menteri ESDM Percepat Penanganan

DPR
Komisi X Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak Terdampak Bencana

Komisi X Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak Terdampak Bencana

DPR
Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

DPR
Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

DPR
Titiek Soeharto: Perempuan  Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

Titiek Soeharto: Perempuan Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

DPR
Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

DPR
Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

DPR
DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR
Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

DPR
Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen

Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen "Open Parliament"

DPR
Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

DPR
DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR
Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

DPR
Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

DPR
Sampaikan Duka Cita, Adies Kadir Ajak Dunia Usaha Perkuat Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sampaikan Duka Cita, Adies Kadir Ajak Dunia Usaha Perkuat Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com