KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong adanya perubahan transmigrasi dari konsep tradisional menjadi modern dan berasas transpolitan.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Imin itu, paradigma modernitas dalam program transmigrasi merupakan suatu keharusan.
"Konsep transmigrasi modern ini sebetulnya sudah ditawarkan sejak 2018 yang dikenal sebagai transmigrasi transpolitan, untuk menjawab berbagai permasalahan transmigrasi yang tengah dihadapi saat ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/5/2023).
Program tersebut, lanjut Gus Imin, mampu menyelenggarakan perencanaan hingga penempatan transmigran hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.
Baca juga: Hadiri Rakornas PAN, Jokowi Berpesan Agar Tak Salah Pilih Koalisi
Pernyataan itu disampaikan Gus Imin saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (16/5/2023).
Gus Imin menjelaskan, transmigrasi modern transpolitan merupakan salah satu upaya bersama untuk meningkatkan eksistensi program transmigrasi dalam percepatan pembangunan wilayah maupun pemerataan persebaran penduduk di Indonesia.
"Untuk itu saya berharap segenap stakeholder dapat memberikan dukungan untuk program transmigrasi transpolitan ini. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah dengan sharing anggaran, baik kementerian atau lembaga (K/L) ataupun pemerintah daerah (pemda)," imbuhnya.
Gus Imin menilai bahwa program transmigrasi merupakan program yang berhasil. Pasalnya, kata dia, transmigrasi saat ini telah memindahkan, menata, dan menempatkan penduduk sebanyak kurang lebih 2,2 juta kepala keluarga (KK) atau kurang lebih 9,2 juta jiwa.
Baca juga: Transmigrasi: Pengertian, Tujuan, Sejarah Singkat, dan Fasilitasnya
"Saya melihat program transmigrasi ini sebagai program yang berhasil. Program ini sukses memindahkan, menata dan juga menempatkan kurang lebih 2,2 juta KK, atau kalau jumlah seluruhnya mencapai 9,2 juta jiwa," imbuh Gus Imin.
Pada kesempatan tersebut, Gus Imin mengungkapkan, lokasi transmigrasi yang mencakup wilayah perbatasan telah mendorong pembangunan dan peningkatan perekonomian di berbagai wilayah.
Utamanya, berbagai wilayah yang sebelumnya terisolasi baik secara akses maupun secara sumber daya.
"Kalau kita lihat data saat ini telah terbentuk 10.688 kelompok tani (poktan), 1.135 koperasi, 495 pasar, 812 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 50 kawasan sentra produksi crude palm oil (CPO)," ujar Gus Imin.
Baca juga: Upaya Majukan Perekonomian Desa, Djarum Latih 14 BUMDes
Selain itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, lokasi transmigrasi juga telah menyangga keamanan pasokan pangan.
Menurutnya, ada banyak lokasi transmigrasi yang menjadi lahan tanaman padi dengan luas mencapai 3,3 juta hektar (ha), jagung seluas 310.000 ha, dan sawit seluas 1,1 juta ha.
Gus Imin menilai, keberhasilan transmigrasi bukan hanya capaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) semata, melainkan keberhasilan banyak pihak yang terlibat.
Oleh karenanya, dia mendorong adanya kolaborasi antarsektor untuk membangun dan mengembangkan transmigrasi.
Baca juga: Transmigrasi di Indonesia, Riwayat Pemerataan dan Kesejahteraan
"DPR selaku representasi rakyat di parlemen bekerja bahu-membahu dengan pemerintah mewujudkan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Kita saling bermitra, saling mendukung untuk kebaikan dan kemaslahatan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tutur Gus Imin.
Selain dihadiri ribuan mahasiswa UGM peserta KKN, rakornas tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (MenterI Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Kemudian, hadir pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Ova Emilia, serta Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta Senthot Sudirman.