KPU Revisi PKPU tentang Syarat Keterwakilan Perempuan, Komisi XI Berikan Apresiasi

KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puteri Anetta Komarudin mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023.

PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berisi tentang Pencalonan Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 8 ayat (2) soal penghitungan syarat keterwakilan perempuan.

"Kami apresiasi dan dukung langkah KPU untuk segera merevisi PKPU tersebut agar senafas dengan ketentuan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sebanyak minimal 30 persen," ujar Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (11/5/2023).

Puteri mengungkapkan, revisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang dilakukan KPU sejalan dengan ketentuan penghitungan jumlah 30 persen keterwakilan perempuan bakal calon legislatif (caleg) DPR dan DPRD.

Baca juga: RSJ di Solo Pernah Rawat 10 Caleg Gagal di Pemilu 2019, Salah Satunya karena Skizofrenia

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan amanat Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Puteri berharap, KPU selaku penyelenggara pemilu dapat terus konsisten mengawal agenda keterwakilan perempuan dalam proses pemilu sebagaimana amanat UU Pemilu.

Menurutnya, peraturan terkait keterwakilan bakal caleg perempuan sangat esensial demi menjamin terpenuhinya hak-hak politik perempuan.

"Dan terselenggaranya pemilu hingga kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan gender," kata Puteri.

Baca juga: Ingin Kampanye Sehat, Kader Nasdem Berjalan Kaki Daftar Bacaleg ke KPU DKI

Sebelumnya, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Khususnya, revisi pada Pasal 8 Ayat (2) soal penghitungan syarat keterwakilan perempuan pada Rabu (10/5/2023).

Kesepakatan itu diambil oleh KPU, Bawaslu, DKPP setelah pertemuan forum tripartit atau pertemuan tiga pihak di Kantor DKPP RI, Jakarta, Selasa (9/5/2023).