Komisi I Sebut Proses Evakuasi 850 WNI di Sudan Merupakan Langkah Tepat

Kompas.com - 25/04/2023, 15:08 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

 Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani dalam salah satu kesempatan.DOK. Humas DPR RI Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani dalam salah satu kesempatan.

KOMPAS.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Christina Aryani mengatakan, proses evakuasi terhadap 850 orang Warga Negara Indonesia (WNI) di Sudan merupakan langkah yang tepat.

Pasalnya, di Sudah sedang terjadi kericuhan antara dua faksi militer dengan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

Konflik yang pecah sejak Sabtu (15/4/2023) tersebut diketahui dipicu perebutan kekuasaan dua faksi militer utama, yang mengakibatkan gagalnya proses transisi pemerintahan sipil sejak digulingkannya pemimpin diktator Omar al-Bashir.

"Keputusan melakukan evakuasi menjadi langkah tepat untuk situasi yang terus memburuk di Sudan saat ini. Sama halnya negara lain yang mulai mengevakuasi warganya, kami berharap WNI kita yang akan mulai keluar dari Sudan bisa selamat sampai tiba di Tanah Air," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman dpr.go.id, Selasa (25/4/2023).

Christina menyebutkan sebanyak 850 WNI di Sudan yang dievakuasi mayoritas adalah mahasiswa.

Baca juga: Freeport Buka Magang Mahasiswa D4, S1, dan S2 dari 27 Jurusan

Ia berharap, proses evakuasi terhadap WNI di Sudan berjalan lancar dan aman sampai tiba di Tanah Air dalam keadaan selamat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Protokoler Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Christina menjelaskan, proses evakuasi dilakukan melalui jalan darat dari Khartoum ke Pelabuhan Sudan dengan jarak sekitar 1.200 kilometer (km).

Selanjutnya, kata dia, WNI akan menyeberang menggunakan kapal menuju Jeddah, lalu diterbangkan dari Jeddah ke Jakarta.

"Proses ini tentu tidak mudah. Kami doakan semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan berarti khususnya dalam perjalanan menuju pelabuhan Sudan," kata Christina.

Baca juga: Apa Kepentingan Tentara Bayaran Rusia Grup Wagner di Sudan?

Pertempuran militer di Sudan tewaskan 413 orang

Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa 413 korban tewas selama pertempuran militer di Sudan.

Juru Bicara WHO Margaret Harris mengatakan, berdasarkan data pemerintah Sudan, sebanyak 413 korban tewas dan 3.551 orang terluka.

Sementara itu, kata dia, United Nations Children's Fund (UNICEF) telah melaporkan sedikitnya sembilan anak dilaporkan tewas dalam pertempuran di Sudan, dan lebih dari 50 anak terluka parah.

Lebih lanjut, Margaret mengatakan bahwa telah terjadi 11 serangan terhadap fasilitas kesehatan, termasuk 10 serangan sejak Sabtu (15/4/2023).

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-425 Serangan Rusia ke Ukraina: Moldova Terancam Rusia, Guterres Kirim Surat ke Putin

“Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Sudan, jumlah fasilitas kesehatan yang berhenti beroperasi sebanyak 20. Dan masih menurut angka Kemenkes Sudan, jumlah fasilitas kesehatan yang berisiko berhenti adalah 12,” kata Harris dalam konferensi pers Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (21/4/2023).

Situasi tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak kepada korban pertempuran, tetapi juga orang-orang lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke