Soal Insiden Penembakan di Nduga, Anggota Komisi I Minta TNI dan Polri Lebih Berhati-hati

Kompas.com - 17/04/2023, 18:49 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas. Runi/nr Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas.

KOMPAS.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yan Permenas Mandenas mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk berhati-hati dalam menyisir permukiman warga terkait insiden penembakan di Mugi, Nduga, Papua pada Sabtu (15/4/2023).

Dia mengatakan, penyisiran boleh saja dilakukan, tetapi harus mempunyai target dan sasaran yang jelas.

Kemudian, jika TNI atau Polri menemukan simbol Papua Merdeka di permukiman warga selama melakukan penyisiran, hendaknya ditindaklanjuti melalui jalur hukum, bukan aksi kekerasan.

“Itu akan lebih elegan, ketimbang kita menyiksa masyarakat dan menunjukkan kepada publik dengan berbagai macam tindak kejahatan. Itu kurang etis juga,” katanya melansir dpr.go.id, Senin (17/4/2023).

Yan menegaskan, masyarakat sipil tidak boleh dikorbankan selama pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) Papua.

Baca juga: Soal Penembakan KKB di Nduga, Kapolri Kerahkan Personel Lakukan Penegakan Hukum

Oleh karenanya, dia mengingatkan aparat TNI dan Polri untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ketika melakukan penyisiran.

“Sebab, saya melihat ada rakyat sipil juga yang dikorbankan dari kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri di Kabupaten Nduga,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) itu juga mengaku paham, baik TNI dan Polri, ingin memutuskan mata rantai KKB Papua.

Namun, dia berharap TNI dan Polri menggunakan strategi-strategi yang tidak berlandaskan pada ego semata.

Sebab, kata Yan, konflik di Papua tidak bisa hanya selesai di tingkat akar rumput saja, melainkan semua elemen negara Indonesia perlu dilibatkan.

Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Panglima TNI: Bupati Nduga Minta Kami Ngerem

“Kita sama-sama ingin Papua aman dan damai, (yang) ditangani bukan hanya di tingkat grassroot saja tapi juga sesuai dengan cluster kelompok masyarakatnya,” ungkapnya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Papua itu pun meminta semua elemen lembaga dan institusi negara ini meninggalkan egonya.

“Kemudian, mari kita bersama-sama duduk dan mencari solusi untuk mengakhiri konflik di Papua,” ujarnya.

Menyikapi suasana penuh kekalutan, Yan juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas tewasnya prajurit Yonif 321/GT Pratu Miftahul Arifin saat menjalankan tugas.

Pada saat yang sama, dia tidak ingin kejadian ini menciptakan konflik yang menimbulkan dendam mendalam berkepanjangan.

Baca juga: Kronologi Pratu Arifin Gugur Usai Ditembak KKB di Nduga, Korban Terjatuh ke Jurang

Oleh karena itu, kata Yan, mencegah timbulnya korban dari masyarakat sipil harus turut menjadi perhatian utama.

Sebagai informasi, pada Minggu (16/4/2023), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono menyampaikan, satu prajurit Yonif 321/GT bernama Pratu Miftahul Arifin gugur saat melaksanakan tugas di Mugi-Man, Nduga.

Kejadian nahas itu terjadi saat korban sedang mencoba menyisir wilayah untuk mendekati posisi pilot Susi Air asal Selandia Baru Phillip Mehrtens yang disandera KKB.

Tak lama, muncul serangan dari KKB yang menyebabkan Pratu Arifin terjatuh ke jurang sedalam 15 meter.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Julius mewakili TNI meminta bantuan tempur maksimal sekaligus akan mengevaluasi agar kejadian tersebut tidak terulang.  

Baca juga: Dampak Teror KKB di Nduga, 52 Warga Distrik Koroptak Mengungsi ke Kenyam

Dia juga mengatakan, operasi penyelamatan pilot Susi Air tetap dilanjutkan sesuai dengan perintah Panglima TNI kepada jajarannya. 

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke