Lewat SEAPAC Conference, DPR Ingatkan Pentingnya Legislasi Antikorupsi

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Senin, 27 Februari 2023
Ketua SEAPAC Fadli Zon.DOK. DPR RI Ketua SEAPAC Fadli Zon.

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Republik Indonesia (RI) terus menjalankan komitmennya menggalakkan gerakan antikorupsi.

Hal tersebut dituangkan salah satunya melalui kerja sama antara Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dengan Southeast Asia Parliamentary Against Corruption ( SEAPAC).

Kedua badan tersebut berkolaborasi menggelar SEAPAC Conference and General Assembly di Jakarta pada Senin (27/2/2023) hingga Selasa (28/2/2023).

Sebagai informasi, SEAPAC merupakan organisasi yang memayungi anggota-anggota parlemen di Asia Tenggara dalam bidang antikorupsi.

Pada 2023, agenda dua tahunan ini mengusung tema "Parliamentary Actions on Political Finance Oversight and Combating Green Corruption in Southeast Asia". Acara ini dihadiri oleh para anggota parlemen dari negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), akademisi, hingga penggiat antikorupsi.

Baca juga: Pihak Debt Collector Akan Demo ke DPR RI, Berharap Bisa Bebas Bekerja Lagi

Ketua SEAPAC Fadli Zon mengatakan, uang memiliki pengaruh yang besar dalam proses dan keuangan politik. Sehingga, ketika prosesnya tidak transparan, demokrasi di seluruh dunia bisa terancam.

"Tanpa adanya sistem yang baik, peraturan yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang kuat dalam keuangan politik, maka fungsi dari demokrasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang akan sangat terhambat," tutur Fadli, dikutip dari keterangan persnya, Senin (27/2/2023).

Tema keuangan politik dan juga korupsi hijau dianggap sangat relevan dengan kondisi saat ini. Sebab, Indonesia akan memasuki masa kampanye politik pada akhir 2023 nanti.

SEAPAC memandang bahwa akar permasalahan korupsi di banyak negara adalah lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap pembiayaan politik, termasuk pendanaan untuk partai politik, dana kampanye, dan donasi dari pihak ketiga.

Oleh karenanya, parlemen diharapkan bisa berperan meningkatkan regulasi dan pengawasan untuk keuangan politik yang lebih transparan dan bebas korupsi.

Baca juga: Terjadi Kericuhan di Wamena, Anggota DPR Pertanyakan Pernyataan Mahfud MD

Untuk diketahui, dalam konferensi ini, dihadirkan narasumber yang berasal dari berbagai sektor. Panelis berasal dari berbagai perguruan tinggi di dunia dan juga lembaga negara yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang politik, keuangan, dan audit keuangan negara.

Fadli Zon berharap, pertemuan internasional tersebut dapat menghasilkan diskusi yang bermanfaat, sehingga pengembangan peraturan dan mekanisme untuk memperkuat sistem legislasi antikorupsi bisa dijalankan.

"Penyusunan dan adaptasi regulasi terkait transparansi pembiayaan politik dan pembaruan peraturan merupakan tanggung jawab parlemen. Dengan demikian, (parlemen) bisa menjawab tantangan-tantangan politik pada masa kini dan mendatang," paparnya.

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
RUU PPRT Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Puan: Perjuangan Harus Sabar agar Hasilnya Bermanfaat
RUU PPRT Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Puan: Perjuangan Harus Sabar agar Hasilnya Bermanfaat
DPR
Jaga Stabilitas Negara, Lodewijk Paulus Gaungkan Politik Damai untuk Sambut Pemilu 2024
Jaga Stabilitas Negara, Lodewijk Paulus Gaungkan Politik Damai untuk Sambut Pemilu 2024
DPR
Kilas Balik Kerja DPR Sebelum Masa Reses, Bahas 13 RUU hingga Tekan Biaya Haji
Kilas Balik Kerja DPR Sebelum Masa Reses, Bahas 13 RUU hingga Tekan Biaya Haji
DPR
Depo Plumpang Meledak, Anggota Komisi VII DPR Minta Pertamina Audit Keamanan di Semua Depo dan Kilang BBM
Depo Plumpang Meledak, Anggota Komisi VII DPR Minta Pertamina Audit Keamanan di Semua Depo dan Kilang BBM
DPR
Anggota Komisi I Sebut UU Otsus Papua Harus Bisa Sediakan Pendidikan Gratis bagi Anak-anak Asli Papua
Anggota Komisi I Sebut UU Otsus Papua Harus Bisa Sediakan Pendidikan Gratis bagi Anak-anak Asli Papua
DPR
Lewat SEAPAC Conference, DPR Ingatkan Pentingnya Legislasi Antikorupsi
Lewat SEAPAC Conference, DPR Ingatkan Pentingnya Legislasi Antikorupsi
DPR
Dorong Kualitas Pendidikan, Gus Muhaimin Resmikan Rusunawa STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan
Dorong Kualitas Pendidikan, Gus Muhaimin Resmikan Rusunawa STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan
DPR
Sarat Makna, Gus Muhaimin Dorong Karapan Sapi Jadi Budaya Unggulan Nasional
Sarat Makna, Gus Muhaimin Dorong Karapan Sapi Jadi Budaya Unggulan Nasional
DPR
Lanal Nabire Butuh Anggaran untuk Sarpras, Komisi I Gerak Cepat Lapor Petinggi TNI
Lanal Nabire Butuh Anggaran untuk Sarpras, Komisi I Gerak Cepat Lapor Petinggi TNI
DPR
Anggota DPR Minta Pemerintah Pikirkan Program Hilirisasi yang Masih Belum Berdampak bagi Masyarakat
Anggota DPR Minta Pemerintah Pikirkan Program Hilirisasi yang Masih Belum Berdampak bagi Masyarakat
DPR
Dalam Sidang di Markas PBB New York, Puan Minta Seluruh Pihak Jaga dan Rawat Kebersihan Sungai
Dalam Sidang di Markas PBB New York, Puan Minta Seluruh Pihak Jaga dan Rawat Kebersihan Sungai
DPR
Kembangkan Industri Otomotif Tanah Air, Rachmat Gobel Tinjau Proving Ground di Hungaria
Kembangkan Industri Otomotif Tanah Air, Rachmat Gobel Tinjau Proving Ground di Hungaria
DPR
Anggota Komisi I DPR Dukung Rencana KSAD Dudung Prioritaskan Santri Jadi TNI
Anggota Komisi I DPR Dukung Rencana KSAD Dudung Prioritaskan Santri Jadi TNI
DPR
Ajak Masyarakat Papua Awasi Dana Otsus, Anggota DPR: Jangan Sampai Ada Raja-raja Kecil di Provinsi
Ajak Masyarakat Papua Awasi Dana Otsus, Anggota DPR: Jangan Sampai Ada Raja-raja Kecil di Provinsi
DPR
Anggota Komisi I DPR Sebut UU ITE Perlu Direvisi agar Selaras dengan KUHP
Anggota Komisi I DPR Sebut UU ITE Perlu Direvisi agar Selaras dengan KUHP
DPR