KOMPAS.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Rieke Diah Pitaloka berharap lembaga pemerintah dapat memanfaatkan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai jasa pengirim surat ataupun barang penting milik negara.
Harapan tersebut diungkapkan Rieke karena peran PT Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jasa pengiriman surat maupun barang.
Menurutnya, masih banyak kementerian atau lembaga (K/L) saat ini yang belum memaksimalkan Pos Indonesia sebagai penyedia jasa layanan pos. Padahal, Pos Indonesia adalah simbol pertahanan negara.
"Kalau boleh pak menteri memberikan dukungan kepada Pos Indonesia secara khusus agar BUMN lainnya menggunakan pos sebagai pengiriman surat dan jasa," ujar Rieke seperti dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Dpr.go.id, Senin (13/2/2023).
Baca juga: BPH Migas Tandatangani Komitmen pada Rapat Kerja Tahun Anggaran 2023
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin.
Dukungan bagi Pos Indonesia, sebutnya, bisa dilakukan dengan menugaskan BUMN ini untuk melakukan pengiriman barang atau surat negara.
"Saya kira bisa ada penugasan kembali agar surat negara itu kembali melalui Pos Indonesia. Kalaupun ada keuntungan karena ini BUMN, itu bisa memberikan deviden," jelas anggota DPR yang pernah menjadi Duta Pos itu.
Baca juga: DPR RI Pilih Filianingsih Hendarta Jadi Deputi Gubernur BI
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga mengusulkan agar Pos Indonesia diberikan kepercayaan dalam pengiriman logistik saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Saya kira, kami mempunyai kepentingan dan semangat yang sama untuk mengawal pemilu. Dengan ini saya merekomendasikan dan memohon dukungan agar Pos Indonesia menjadi official logistics partner Pemilu 2024," imbuh Rieke.