Dukung Percepatan Pembangunan IKN, Komisi IX DPR Tekankan Ketersediaan Faskes untuk Pekerja

Kompas.com - 03/02/2023, 09:38 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Emanuel Melkiades Laka LenaDOK. Humas DPR RI Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Emanuel Melkiades Laka Lena

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa aspek kesehatan harus segera disediakan, terutama untuk ribuan pekerja yang akan membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Oleh karena itu, kata dia, penyiapan fasilitas kesehatan (faskes) di IKN harus mendapat dukungan serius, mulai dari tenaga kesehatan (nakes), klinik maupun faskes lainnya.

“Harus ada dukungan yang benar-benar serius mulai saat ini. (mulai dari persiapan) nakes, termasuk fasilitas yang dibutuhkan, baik dari klinik di sektor swasta, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit daerah harus dioptimalkan,” ujar Emanuel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/2/2023).

Ia berharap, ketersediaan faskes bisa melayani dan menjamin kesehatan semua pekerja yang sedang datang untuk membangun IKN.

Baca juga: Otorita: Lebih dari 100 Orang Tertarik Jadi Investor di IKN

Pernyataan tersebut Emanuel sampaikan saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (2/2/2023).

Seperti diketahui, aspek kesehatan memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan IKN.

Apalagi, kata Emanuel, banyak ribuan pekerja yang datang di IKN sehingga dibutuhkan nakes yang memadai.

“Kalau puskesmas di sini baru ada satu dan satu dokter, sekarang tentu butuh lebih dari itu. Juga rumah sakit daerah yang ada di sekitar IKN dengan tipe B, tipe C, atau tipe D, bahkan tipe A, itu semua harus dan butuh cadangan untuk bisa membantu pelayanan di sektor kesehatan di IKN saat ini dan ke depan agar berjalan optimal,” tuturnya.

Baca juga: Kerek Jumlah Dokter Indonesia, Ini 4 Rekomendasi buat Kemendikbud dan Kemenkes

Emanuel menyampaikan bahwa sesuai dengan komitmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dukungan terhadap sumber daya manusia (SDM) kesehatan di kota, kabupaten, dan provinsi sekitar IKN akan didukung secara penuh.

Dengan begitu, beban kedatangan orang dengan berbagai konsekuensi kesehatan bisa ditangani secara baik oleh nakes yang memadai.

Emanuel mengungkapkan bahwa pihaknya juga berharap komitmen dari seluruh mitra kerja kesehatan dan jajaran pemerintah daerah (pemda), untuk dapat mempercepat pembangunan kesehatan di IKN.

“Mudah-mudahan percepatan pembangunan (kesehatan) di IKN bisa berjalan dengan baik,” imbuh Emanuel.

Baca juga: Akses ke IKN Dilengkapi Tol Bawah Laut, Jadi yang Pertama di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya berfokus pada penyiapan infrastruktur di IKN.

Kemenkes, kata dia, juga terus berupaya meningkatkan mutu layanan dan kualitas SDM kesehatan di wilayah penyangga.

“Bukan hanya membangun rumah sakit (RS) dari sisi pelayanan rujukan, tetapi juga membangun puskesmas (di tingkat pertama) untuk penguatan promotif dan preventifnya,” jelas Kunta.

Di samping itu, lanjut dia, Kemenkes juga akan memperkuat surveilans pencegahan penyakit dan laboratorium kesehatan.

Baca juga: Kemenkes: Total Ada 3 Kasus Kraken di Indonesia, Semua Bergejala Ringan

Sebagaimana diketahui, Kemenkes melakukan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di lima puskesmas yang saat ini berada di wilayah penyangga IKN melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 atau 2023.

Selain puskesmas, terdapat dua RS yang berlokasi paling dekat dengan wilayah otorita IKN, yakni RS Sepaku dan RS Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dua rumah sakit ini tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga para pekerja di kawasan IKN.

 

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke