Terjadi Kekerasan PRT di Pemalang, Anggota Komisi IV: Benar-benar Kejam dan Biadab

Fransisca Andeska Gladiaventa
Kompas.com - Jumat, 16 Desember 2022
Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur HamidahKOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah

KOMPAS.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamida mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang majikan kepada pembantu rumah tangga ( PRT) bernama Siti Khotimah di Pemalang.

Luluk mengaku berterima kasih kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Metro Jaya yang telah berhasil menangkap pelaku setelah mendapat informasi dugaan penganiayaan dari Kepolisian Resor (Polres) Pemalang.

“Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan PRT asal Pemalang benar-benar kejam dan biadab. Pelaku diketahui melakukan kekejaman secara sendiri maupun bersama dengan anggota keluarga lain dan bahkan PRT yang lainnya juga,” ungkap Luluk saat menjenguk Siti Khotimah di Rumah Sakit (RS) Polri, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024, Politisi PKB Luluk Hamidah Sebut Telah Sesuai Aspirasi Masyarakat

Luluk mengatakan, pihaknya meminta DPR untuk segera menindaklanjuti perihal Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) untuk segera dibahas.

Kasus kekerasan PRT di Tanah Air bukan baru sekali ini saja, sebelumnya pernah terjadi pada Rizki dari Cianjur. Hal itu masih kerap terjadi karena perlindungan terhadap PRT tak kunjung hadir. RUU PPRT ini telah mengendap di DPR selama 18 tahun dan bahkan sudah dua tahun tak kunjung ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR,” ujar Luluk dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (16/12/2022).

Tak hanya itu, Luluk berharap, majikan dari Siti yang bernama Imah dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan bahkan diberikan pasal pemberatan.

Baca juga: Bakal Gelar Aksi di Depan Istana, Koalisi Sipil Minta Jokowi Beri Atensi RUU PPRT

“Mengingat jenis kekerasan yang diterima oleh korban termasuk juga kekerasan seksual, seperti yang disampaikan langsung oleh korban kepada saya dihadapan orangtua, kakak, dan pendamping dari Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), saya meminta pelaku untuk dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Luluk.

Selain itu, Luluk juga meminta agar korban mendapatkan restitusi atas kerugian yang telah.

“Saya juga berharap korban bisa mendapat restitusi atas kerugian yang dialami, baik materi atau gaji yang tak dibayarkan sesuai kesepakatan, penderitaan fisik, emosi, psikis, trauma, dan kebutuhan lain agar bisa menjalani kehidupan yang baik dan lebih baik,” ucapnya.

PenulisFransisca Andeska Gladiaventa
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
GSMS 2022 Anugerahi Media Sosial DPR RI Jadi Media Sosial Lembaga Paling Aktif
GSMS 2022 Anugerahi Media Sosial DPR RI Jadi Media Sosial Lembaga Paling Aktif
DPR
Wakil Ketua DPR Lodewijk Resmikan Pengangkatan Panglima TNI Yudo Margono
Wakil Ketua DPR Lodewijk Resmikan Pengangkatan Panglima TNI Yudo Margono
DPR
Terjadi Kekerasan PRT di Pemalang, Anggota Komisi IV: Benar-benar Kejam dan Biadab
Terjadi Kekerasan PRT di Pemalang, Anggota Komisi IV: Benar-benar Kejam dan Biadab
DPR
Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru, Puan Maharani: Semoga Amanah
Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru, Puan Maharani: Semoga Amanah
DPR
MKD DPR RI Awards 2022, Penghargaan untuk Penegak Etika DPR
MKD DPR RI Awards 2022, Penghargaan untuk Penegak Etika DPR
DPR
Terjadi Longsor di Kalsel, Komisi VII Minta Kementerian ESDM Evaluasi Perusahaan Tambang
Terjadi Longsor di Kalsel, Komisi VII Minta Kementerian ESDM Evaluasi Perusahaan Tambang
DPR
Anggota Komisi VI Serap Aspirasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Anggota Komisi VI Serap Aspirasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
DPR
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan
DPR
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha
DPR
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah
DPR
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat
DPR
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai
DPR
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air
DPR
Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia
Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia
DPR
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada
DPR