RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

Yakob Arfin Tyas Sasongko
Kompas.com - Sabtu, 10 Desember 2022
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Agung Budi Santoso mengatakan Rumah Sakit (RS) Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, Jawa Timur (Jatim), layak menjadi rujukan pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI dan anggota keluarga. Dok. Humas DPR Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Agung Budi Santoso mengatakan Rumah Sakit (RS) Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, Jawa Timur (Jatim), layak menjadi rujukan pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI dan anggota keluarga.

KOMPAS.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Agung Budi Santoso mengatakan Rumah Sakit (RS) Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, Jawa Timur (Jatim), layak menjadi rujukan pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI dan anggota keluarganya.

Adapun RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya telah beroperasi di Kota Pahlawan selama 95 tahun dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Surabaya.

"BURT DPRI RI sudah meninjau langsung dan menyatakan bahwa RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya dinilai layak untuk memberikan pelayanan kepada Anggota DPR dan keluarganya," ujar Agung dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/12/2022).

Untuk diketahui, RS Adi Husada Undaan Wetan berlokasi di di tengah Kota Surabaya. RS ini memiliki program unggulan, meliputi pelayanan stroke terpadu, cathlab, dan cancer center. RS ini berada di bawah naungan Perkumpulan Adi Husada Undaan Wetan Terakreditasi Paripurna 2022.

Dari segi fasilitas, RS Adi Husada Undaan Wetan memiliki 241 tempat tidur yang terdiri dari kamar kelas 1,2,3, VIP, dan Utama. Ada pula ruang isolasi, bedah anak, kebidanan, dan intensive care unit (ICU).

Baca juga: Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Adapun fasilitas lain guna melengkapi pelayanan andal RS tersebut, antara lain instalasi gawat darurat (IGD), intensive coronary care unit (ICCU), neonatal intensive care unit (NICU), kamar operasi, serta layanan artroskopi, laparoskopi, dan mammografi.

Meski demikian, imbuh Agung, ada sejumlah peningkatan yang perlu dilakukan RS tersebut, terutama dari segi fasilitas dan pelayanan.

Pihaknya pun mengapresiasi kesiapan dan kesediaan RS Adi Husada memberikan pelayanan kepada Anggota DPR RI secara umum, maupun Anggota DPR RI yang berada di wilayah Jatim.

"Fasilitas RS sudah oke, pemahaman tentang standard operational procedure (SOP) pun baik. RS Adi Husada Undaan Wetan juga memiliki database dan sudah tahu bagaimana melayani apabila ada Anggota DPR serta keluarga yang akan berobat. RS ini sudah siap memberikan pelayanan," terangnya.

Politikus dari Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, pihaknya tak keberatan jika RS Adi Husada menjadi rujukan pelayanan kesehatan anggota dewan meski masih bertipe B.

Baca juga: Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Untuk diketahui, RS tipe B adalah rumah sakit yang menyediakan fasilitas dan kemampuan medis paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lain, serta 2 subspesialis dasar.

“Hal itu dapat dilakukan penyesuaian pada masa mendatang. Hal terpenting adalah pelayanan utama bagi anggota dewan untuk mengakses fasilitas kesehatan di Jatim,” kata Agung.

Pengawasan BURT DPR RI

Lebih lanjut Agus menjelaskan, dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BURT DPR RI kepada setiap RS yang menjadi provider Jasindo, pihak RS harus memiliki kesamaan visi dan misi dalam menerapkan pelayanan kepada Anggota DPR RI dan keluarganya.

Hal itu mengingat kondisi RS yang dikunjungi BURT berbeda-beda, sehingga kesamaan SOP, visi, dan misi juga hubungan yang baik dengan Jasindo pun perlu terus disosialisasikan. Dengan begitu, RS siap dan sigap dalam memberikan pelayanan kepada anggota dewan.

"Di beberapa daerah masih kami temukan ada pihak RS yang kurang mengetahui, tentunya langsung kami berikan masukan kepada Jasindo, baik yang berada di pusat maupun di daerah untuk segera membenahi hubungan dengan RS,” ujarnya.

Baca juga: Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Pihaknya juga berharap Jasindo melakukan kegiatan sosialisasi kepada pihak RS terkait kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPR RI dan keluarga.

Selain itu, Jasindo juga didorong memiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi RS agar bisa menjadi provider-nya.

Dirinya pun meyakini, hal itu tentu tidak dapat langsung terwujud dan disamaratakan antar-daerah. Karena itu, pelayanan kepada anggota DPR harus dititikberatkan.

RS Adi Husada Undaan Wetan berlokasi di di tengah Kota Surabaya. RS ini memiliki program unggulan, meliputi pelayanan stroke terpadu, cathlab, dan cancer center. RS ini berada di bawah naungan Perkumpulan Adi Husada Undaan Wetan Terakreditasi Paripurna 2022.Dok. Humas DPR RS Adi Husada Undaan Wetan berlokasi di di tengah Kota Surabaya. RS ini memiliki program unggulan, meliputi pelayanan stroke terpadu, cathlab, dan cancer center. RS ini berada di bawah naungan Perkumpulan Adi Husada Undaan Wetan Terakreditasi Paripurna 2022.

"Tidak bisa gebyah uyah dan disamaratakan. Tentunya RS di kabupaten dan kota-kota kecil tidak sebagus RS di Jakarta. Namun, paling tidak untuk memberikan pertolongan pertama dan tindakan pertama itu sudah cukup,” tambahnya.

Pihak Jasindo pun menjelaskan bahwa kerja sama yang terjalin antara Jasindo dan RS Adi Husada Undaan Wetan sudah terjalin sejak 2016.

Baca juga: Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Adapun anggaran yang sudah dianggarkan dibayarkan sesuai premi yang diterima jasindo. Sementara, pembayaran bagi RS bukan dianggarkan, melainkan dibayarkan sesuai tagihan yang dianggap sesuai ketentuan Jasindo.

Perlu diketahui, kriteria RS yang menjadi provider Jasindo adalah RS yang sudah menjadi grup dan wajib bekerja sama dengan Admedika, serta memiliki wajib izin RS sesuai ketentuan pemerintah.

Pusat kesehatan kepercayaan masyarakat

Pada kesempatan sama, anggota BURT DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim, Indah Kurnia, mengatakan bahwa RS Adi Husada Undaan Wetan merupakan tempat dirinya dilahirkan 60 tahun lalu.

RS tersebut juga menjadi pusat pelayanan kesehatan tepercaya keluarga-keluarga di Surabaya secara turun temurun.

"Saya lahir di sini (RS Adi Husada Undaan Wetan). Artinya, saya 60 tahun yang lalu dilahirkan oleh ibu saya di tempat ini oleh dr Jie. Saya dilahirkan secara operasi dan bagi saya RS ini sudah seperti rumah sendiri,” ungkapnya.

Baca juga: Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia

Apalagi, lanjut Indah, pihaknya berasal dari Dapil Surabaya sehingga mendukung upaya BURT DPRI RI memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota dewan melalui RS Adi Husada.

Ia juga merekomendasikan RS Adi Husada Undaan Wetan kepada rekan-rekan Anggota DPR RI lainnya. Terlebih, RS ini berada di lokasi strategis di tengah kota dan memiliki konsep ruang hijau terbuka.

"Kawan-kawan DPR RI kalau ke Surabaya apabila mengalami gangguan kesehatan ataupun memerlukan layanan kesehatan, boleh langsung mendatangi RS Adi Husada. RS ini aman dan nyaman apabila memerlukan pelayanan kesehatan dan harus dirawat inap," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) RS Adi Husada Undaan Wetan dr Candy Lawrens mengapresiasi atas kepercayaan BURT DPR RI.

Ia berkomitmen memenuhi seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan, serta memberikan pelayananan terbaik bagi Anggota DPR RI.

Baca juga: Komisi III DPR Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung

"Kami siap memberikan pelayanan terbaik. Mudah-mudahan tidak mengecewakan dan kami akan selalu berusaha meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang ada semaksimal mungkin. Dengan begitu, dapat sejalan dengan visi misi untuk bisa dipercaya secara nasional maupun internasional," tuturnya.

 

PenulisYakob Arfin Tyas Sasongko
EditorSheila Respati
Terkini Lainnya
GSMS 2022 Anugerahi Media Sosial DPR RI Jadi Media Sosial Lembaga Paling Aktif
GSMS 2022 Anugerahi Media Sosial DPR RI Jadi Media Sosial Lembaga Paling Aktif
DPR
Wakil Ketua DPR Lodewijk Resmikan Pengangkatan Panglima TNI Yudo Margono
Wakil Ketua DPR Lodewijk Resmikan Pengangkatan Panglima TNI Yudo Margono
DPR
Terjadi Kekerasan PRT di Pemalang, Anggota Komisi IV: Benar-benar Kejam dan Biadab
Terjadi Kekerasan PRT di Pemalang, Anggota Komisi IV: Benar-benar Kejam dan Biadab
DPR
Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru, Puan Maharani: Semoga Amanah
Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru, Puan Maharani: Semoga Amanah
DPR
MKD DPR RI Awards 2022, Penghargaan untuk Penegak Etika DPR
MKD DPR RI Awards 2022, Penghargaan untuk Penegak Etika DPR
DPR
Terjadi Longsor di Kalsel, Komisi VII Minta Kementerian ESDM Evaluasi Perusahaan Tambang
Terjadi Longsor di Kalsel, Komisi VII Minta Kementerian ESDM Evaluasi Perusahaan Tambang
DPR
Anggota Komisi VI Serap Aspirasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Anggota Komisi VI Serap Aspirasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
DPR
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan
DPR
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha
DPR
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah
DPR
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat
DPR
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai
DPR
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air
DPR
Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia
Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia
DPR
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada
DPR