Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Gobel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Fransisca Andeska Gladiaventa
Kompas.com - Rabu, 7 Desember 2022
Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Rachmat Gobel. Dok. DPR RI Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Rachmat Gobel.


KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan ( Korinbang) Rachmat Gobel meminta pemerintah untuk dapat tegas menjaga kedaulatan Indonesia dan penegakan hukumnya.

“Pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk memajukan ekonomi dan mendatangkan investasi. Namun kedaulatan Indonesia dan penegakan hukum harus tetap berjalan dan menjadi patokan dalam melakukan investasi,” ungkap Gobel dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (7/12/2022).

Hal itu dikemukakan Rachmat Gobel saat menanggapi pengumuman lelang Kepulauan Widi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, di situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Rachmat Gobel Sebut Investasi Jepang Berdampak Positif bagi SDM Indonesia

Maka dari itu, Gobel mendukung penuh sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Kementerian KP) dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengusut secara mendalam. Hal ini agar publik mendapat keterangan yang benar dan tepat serta pelaku usaha pun mendapat kepastian hukum.

Ia mengatakan, Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam (SDA), seperti tambang mineral, flora dan fauna, maupun panoramanya. Namun, yang terpenting investasi tersebut tidak boleh membuat alam Indonesia menjadi rusak, rakyat kehilangan akses, dan negara kehilangan kedaulatan.

Selain itu, kata dia, investasi itu juga harus memberikan keuntungan terbaik bagi negara dan masyarakat.

"Jangan karena atas nama investasi lalu bisa melakukan segalanya,” ujar Gobel.

Politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut menegaskan, investasi harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan dapat menyejahterahkan masyarakat.

Baca juga: Geger Lelang Kepulauan Widi, Pemerintah Satu Suara: Tidak Dijual!

“Jadi yang utama adalah aspek masyarakatnya. Investasi asing itu bukan segalanya. Investasi asing hanya pelengkap dari investasi dalam negeri,” jelas Gobel.

Lebih lanjut, Gobel menambahkan, tanggung jawab suatu generasi bukan hanya pada orang segenerasinya, tetapi juga kepada seluruh anak cucunya di masa depan.

“Jadi kita semua harus berpikir jauh ke depan. Jangan sampai keturunan kita akan mengutuk kita karena membuat kebijakan yang tidak berwawasan lingkungan dan tidak berwawasan ke depan,” kata Gobel.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Kementerian KP Wahyu Muryadi mengatakan, terdapat 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi.

Menurutnya, hampir seluruh di Kepulauan Widi merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk ke dalam kawasan konservasi.

Baca juga: Rachmat Gobel Pastikan Jepang Tak Mundur dari IKN

Sayangnya, lanjut Wahyu, PT Leadership Islands Indonesia (LLI), perusahaan yang melakukan penawaran lelang tersebut belum memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ( PKKPRL) yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

“Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.

“Jadi, prinsipnya PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi dan pemanfaatan tersebut harus dilaksanakan secara ketat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Wahyu.

Sebagai informasi, Kepulauan Widi yang berada di Halmahera Selatan, Maluku Utara di lelang oleh salah satu situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions.

Baca juga: Pengelola Kepulauan Widi Belum Kantongi PKKPRL, Menteri KP: Selama Dia Belum Beraktivitas, Kita Diam Saja

Adapun pengumuman lelang itu diberitakan akan dilaksanakan pada 8-14 Desember 2022 secara online dengan menggunakan beberapa bahasa, yaitu Inggris, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, China, dan Arab.

Pada situs tersebut, Kepulauan Widi diinformasikan memiliki 315.000 hektar (ha) kawasan konservasi laut dan 10.000 ha hutan mangrove, danau, dan laguna.

Selain itu, terdapat lebih dari 100 pulau tak berpenghuni, pantai pasir putih sepanjang 150 kilometer (km), atol, laut dalam, dan binatan-binatang unik, mulai dari ikan paus biru dan ikan hiu.

Kabarnya, PT Leadership Islands Indonesia (LII) yang merupakan pengelola penawaran lelang tersebut telah memiliki izin dari pemerintah daerah dan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan untuk pengelolaan ekoturisme kawasan tersebut.

Sayangnya, PT LII tidak melakukan komitmennya sesuai dengan nota kesepahaman yang ada. Maka dari itu, izin PT LII untuk sementara waktu dibekukan hingga PT LII dapat menunjukan kelayakan atas pemanfaatan lahan tersebut.

PenulisFransisca Andeska Gladiaventa
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
GSMS 2022 Anugerahi Media Sosial DPR RI Jadi Media Sosial Lembaga Paling Aktif
GSMS 2022 Anugerahi Media Sosial DPR RI Jadi Media Sosial Lembaga Paling Aktif
DPR
Wakil Ketua DPR Lodewijk Resmikan Pengangkatan Panglima TNI Yudo Margono
Wakil Ketua DPR Lodewijk Resmikan Pengangkatan Panglima TNI Yudo Margono
DPR
Terjadi Kekerasan PRT di Pemalang, Anggota Komisi IV: Benar-benar Kejam dan Biadab
Terjadi Kekerasan PRT di Pemalang, Anggota Komisi IV: Benar-benar Kejam dan Biadab
DPR
Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru, Puan Maharani: Semoga Amanah
Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru, Puan Maharani: Semoga Amanah
DPR
MKD DPR RI Awards 2022, Penghargaan untuk Penegak Etika DPR
MKD DPR RI Awards 2022, Penghargaan untuk Penegak Etika DPR
DPR
Terjadi Longsor di Kalsel, Komisi VII Minta Kementerian ESDM Evaluasi Perusahaan Tambang
Terjadi Longsor di Kalsel, Komisi VII Minta Kementerian ESDM Evaluasi Perusahaan Tambang
DPR
Anggota Komisi VI Serap Aspirasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Anggota Komisi VI Serap Aspirasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
DPR
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan
DPR
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha
DPR
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah
DPR
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat
DPR
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai
DPR
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air
DPR
Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia
Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia
DPR
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada
DPR