Jalani Fit and Proper Test dengan Komisi I, Yudo Margono Siap Jadi Panglima TNI Gantikan Andika Perkasa

Kompas.com - 02/12/2022, 18:26 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjalani fit and proper test di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022). TV Parlemen Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjalani fit and proper test di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

KOMPAS.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rebulik Indonesia (RI) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Jumat (2/12/2022).

Pada gelaran Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDPU) tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pihaknya telah memproses sejumlah dokumen dari Laksamana Yudo Margono untuk proses verifikasi administrasi sebelum fit and proper test dilangsungkan.

“Tadi pagi sudah dikirimkan berkas dari perwakilan calon panglima. Berkas tersebut di antaranya berupa riwayat hidup tentunya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, laporan kekayaan dan sebagainya. Kemudian ini dilakukan verifikasi satu persatu,” ungkap Meutya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (2/12/2022). 

Baca juga: Kemenkominfo dan Komisi I DPR RI Dorong Masyarakat Sumatera Utara Segera Beralih ke TV Digital

Lanjut Meutya, sejumlah aspek menjadi substansi pertanyaan DPR guna mengukur kesiapan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Beberapa pertanyaan tersebut, salah satunya mengenai netralitas dan profesionalisme prajurit TNI, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Diimbau kepada panglima agar prajurit TNI tetap dalam posisi netral, kemudian tidak berpolitik praktis terutama ketika menghadapi acara seperti pemilu, pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg),” ujar Meutya.

Kemudian, sebut dia, pertanyaan yang akan dibahas adalah mengenai penyelesaian minimum essential force dan upaya menjaga profesionalisme prajurit.

“Terakhir terkait meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme kinerja prajurit,” katanya.

Usai melakukan fit and proper test, Komisi I DPR RI akan melakukan verifikasi faktual dengan mengunjungi langsung ke kediaman calon Panglima TNI.

Baca juga: Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI

“Setelah dilakukan fit and proper test selesai akan direncanakan verifikasi faktual ke kediaman untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk KSAL Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI.

Adapun penunjukkan tersebut tertuang dalam surat Presiden (Surpres) tentang Pergantian Panglima TNI yang telah dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Senin (28/11/2022).

Dalam RPDU tersebut, KSAL yang juga calon tunggal Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengaku akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

“Tentunya saya akan meneruskan apa-apa saja kebijakan yang telah dijalankan oleh beliau. Karena segala program-program yang akan dijalankan di tahun 2023 sudah direncanakan di tahun 2022. Jadi, saya tinggal melaksanakan,” ujar Yudo.

Yudo menambahkan, pihaknya mendapatkan beberapa masukan dari Jenderal TNI Andika Perkasa terkait kepimimpinannya sebagai Panglima TNI.

“Sebelum melaksanakan RPUD tadi sudah bertemu dengan Jenderal TNI Andika Perkasa dan tentunya sudah mendapatkan banyak masukan dari beliau (Andika),” ucap Yudo.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke