KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi.
“Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum ( pemilu) harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya,” ungkap Dasco dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (2/12/2022).
Hal itu disampaikan Dasco saat menyampaikan orasi ilmiah berjudul “ Pemilu Demokratis dan Bermartabat dalam Bingkai Semangat Kedaulatan Rakyat”, di Sentul International Convention Center, Sentul, Jabar, Kamis (1/12/2022).
Penyampaian orasi itu dilakukan dalam rangka pengukuhan dirinya sebagai profesor atau guru besar bidang Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat (Jabar).
Baca juga: Sufmi Dasco Sebut Ada Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB
Dalam orasi ilmiahnya tersebut, Dasco menjabarkan mengenai suasana pemilihan umum (pemilu) yang merupakan puncak dari pesta demokrasi di Indonesia.
“Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu,” ujar Dasco.
Pimpinan DPR Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan tersebut menambahkan pentingnya negara menjamin hak rakyat dalam menggunakan suara dalam pemilu.
Menurutnya, tidak adanya jaminan hak tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi. Sementara pemilu harus terlaksana secara jujur, adil, dan beradab.
Baca juga: ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas
Oleh karena itu, pemilu harus diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
“Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Dasco.
Sebagai informasi, pengukuhan Dasco turut dihadiri oleh sejumlah tokoh negara, seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta beberapa tokoh nasional lainnya.