Hadiri APPF di Bangkok, Fadli Zon Bawa Misi Sukseskan 2 Usulan Resolusi

Kompas.com - 31/10/2022, 13:37 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).


KOMPAS.comDelegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) membawa misi untuk menyukseskan dua usulan resolusi pada pertemuan tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum ( APPF) di Bangkok, Thailand, pada Rabu (26/10/2022) hingga Jumat (28/10/2022).

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, dua resolusi yang dibawa ke APPF adalah “Parliament and the Post Covid-19 Sustainable Recovery to Promote Democracy, Peace and Security” dan “Promoting Biodiversity and Green Economy for Inclusive Development”.

“Kedua resolusi yang merupakan usulan dari Indonesia tersebut mendapatkan dukungan penuh dari delegasi sejumlah negara yang turut hadir (di APPF), antara lain Kanada, Australia, Chile, Mexico, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Thailand,” ungkap Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com di Jakarta, Senin (31/10/2022).

Baca juga: Bumi Hadapi Krisis Iklim, Fadli Zon Ajak Parlemen Anggota G20 Perkuat Multilateralisme

Pada Working Group Politic and Security APPF, Fadli mengatakan bahwa  tantangan regional tidak boleh untuk dikesampingkan, kendati tantangan global seperti perang antara Rusia dan Ukraina semakin membawa dampak luas.

Oleh karena itu, Fadli Zon mengajak seluruh delegasi negara-negara yang hadir di APPF agar fokus mempererat kerja sama dalam menghadapi tantangan regional, daripada menjadikan forum sebagai wadah untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu.

“Sebab, jika kita menginginkan perdamaian, engagement lebih baik daripada mengucilkan. Dengan engagement kita bisa mendorong negosiasi,” jelas Fadli.

Perlu diketahui, pada APPF delegasi Indonesia berkesempatan untuk memimpin pertemuan Sub Regional Grup negara-negara Asia Tenggara.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, ia mendorong perubahan mekanisme pemilihan ketua grup serta keanggotaan pada Executive Committee dari empat tahun menjadi dua tahun.

Baca juga: Temu Delegasi G20, Luhut Ajak Bangun Prototipe Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

Rupanya usulan tersebut mendapat tanggapan yang positif dari sejumlah negara mayoritas di Asia Tenggara.

"Maka dari itu, usulan tersebut akan diajukan pada Executive Committee untuk menjadi pertimbangan. Sebab, tujuan usulan tersebut untuk memberi seluas-luasnya bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menjadi anggota Executive Committee,” ujar Putu.

Putu mengatakan, delegasi DPR RI ikut menggalang dukungan parlemen negara-negara Asia Pasifik guna memperkuat kerja sama ekonomi hijau dan konservasi biodiversitas melalui resolusi berjudul “Promoting Biodiversity and Green Economy for Inclusive Development”.

Resolusi yang diajukan untuk memperkuat kerja sama ekonomi hijau dan konservasi biodiversitas tersebut, kata Putu, rupanya mendapatkan banyak dukungan dari peserta sidang di Working Group on Economic and Trade Matters.

Baca juga: Dukung KTT G20, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Bebaskan Visa bagi Delegasi dan Jurnalis Asing

“Mendapatkan dukungan dari peserta sidang, Indonesia akan terus mengupayakan transisi menuju ekonomi hijau yang berkaitan erat dengan proses pemulihan pascapandemi,” kata Putu.

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan pertemuan tahunan APPF yang dihadiri  hampir 20 negara tersebut ditutup dengan penandatanganan Joint Communique oleh seluruh perwakilan delegasi anggota APPF.

Pada akhir APPF, dilakukan juga serah terima keketuaan dari Thailand ke Filipina yang akan menjadi tuan rumah pada 2023 mendatang.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke